Find and Follow Us

Minggu, 22 September 2019 | 16:10 WIB

Badan Usaha Diminta Turunkan Harga BBM

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 20 Agustus 2019 | 18:41 WIB
Badan Usaha Diminta Turunkan Harga BBM
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa - (Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, sudah seharusnya badan usaha penjual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi menurunkan harga.

Hal ini setelah BPH Migas menurunkan iuran badan usaha penyalur. Penurunan iuran badan usaha penyalur BBM diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

"Itu amanah dari Undang-Undang Migas dan sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Itu amanah UU Migas yang harus dijalankan oleh badan usaha," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dikutip Selasa (20/8/2019).

Sebab, kata dia, iuran BPH Migas merupakan salah satu komponen dari pembentukan harga BBM non subsidi, dengan besaran yang beragam sesuai penjualan BBM per liter.

"Komponen harga BBM JBU (Jenis Bahan Bakar Umum/Non subsidi) itu kan biaya impor, plus keuntungan, plus nanti ada Pajak BBPKB. Ada margin dia, termasuk komponen iuran BPH Migas walaupun kan kecil," kata dia.

Menurut dia, meski penurunan iuran kecil namun jika dikalikan dengan volume penjualan BBM maka potongan iuran yang diperoleh bisa besar. Atas pemotongan tersebut, diharapkan badan usaha menurunkan harga BBM non subsidi.

"Jadi kecil memang kontribusinya tapi jangan dilihat kecilnya. Tapi itulah komitmen BPH Migas untuk menurunkan harga," ujar dia.

Sesuai PP, persentase iuran dengan volume penjualan BBM sampai dengan 25 juta kiloliter (kl) per tahun, turun dari 0,3 persen menjadi 0,25 persen.

Sementara volume penjualan BBM di atas 25 juta kl sampai 50 juta kl per tahun, persentase iuran turun dari 0,2 persen menjadi 0,175 persen. Sedangkan persentase iuran dengan volume penjualan BBM di atas 50 juta kl per tahun, dipangkas dari 0,1 persen menjadi 0,075 persen.[jat]

Komentar

Embed Widget
x