Find and Follow Us

Minggu, 22 September 2019 | 16:00 WIB

Kompensasi Pemadaman Dinaikkan, PLN Tekor Besar

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 21 Agustus 2019 | 12:30 WIB
Kompensasi Pemadaman Dinaikkan, PLN Tekor Besar
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wacana pemerintah menaikan kompensasi atas pemadaman listrik dinilai memberatkan kuangan PT. PLN (Persero). Kemudian akan berdampak terhadap gangguan kelistrikan yang lebih besar lagi.

"Jadi jika ide penerapan denda kepada PLN dan masyarakat akan digratiskan, jika terjadi pemadaman selama beberapa jam, itu akan lebih memberatkan PLN. Dengan tanggung jawab kelistrikan yang sebesar itu dan denda yang lebih besar lagi, malah bisa terjadi pemutusan aliran listrik lagi, blackout kembali," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, Jakarta, Selasa (21/8/2019).

Menurut dia, dengan nilai kompensasi yang sekarang ini atau sesuai Kepmen ESDM No 27 tahun 2017 sudah cukup banyak menghilangkan pendapatan PLN. Apalagi, regulasi ini diubah dan nilai kompensasinya diperbesar.

"Saya kira, dengan denda yang sekarang pun, mau tidak mau PLN berpotensi kehilangan pendapatan hampir Rp1 triliun. Saya kira itu sudah cukup besar dan sangat memberatkan PLN," ujar dia.

Karena itu, menurut dia langkah terbaik yang harus didorong sekarang adalah wacana peningkatan mutu pelayanan PLN. "PLN harus terus melakukan peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Saya melihatnya, kejadian yang kemarin semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk lebih memperbaiki lagi kekurangan yang ada selama ini," kata dia.

Sebelumnya Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero) Djoko Raharjo Abumanan mengatakan, investasinya akan membengkak apabila kompensasi pemadaman listrik mencapai 300 persen.

Hal ini menyusul rumusan kompensasi baru terkait pemadaman listrik yang sedang digodog Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Namun demikian, kata dia, PLN akan mengikuti pemerintah. Termasuk apabila regulasi kompensasi pemadaman listrik yang baru menetapkan mencapai 300%. "Semua kita kembali ke pemerintah, PLN kan under regulated pemerintah," kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menurut Djoko, jika kompensasi pemadaman listrik ditingkatkan lebih dari 100 persen, maka PLN harus memperkuat sistem kelistrikannya dengan menambah jaringan. Hal ini akan berdampak pada kenaikan investasi perusahaan. "Ini kalau ini segini kondisinya seperti itu Kita akan minta biaya investasi lebih mahal. Semua akan kembali berapa kemampuan negara ini," ujar dia.

Djoko mengungkapkan, PLN akan mengembalikan pilihan tersebut ke pemerintah. Saat ini PLN masih berhitung kenaikan investasi untuk memperkuat sistem kelistrikan di Jawa Bali. "Semua dihitung terhadap biaya itu lagi kita hitung. Nggak ada diskusi, ya nggak apa-apa kita kembalikan," ujar dia. [ipe]

Komentar

Embed Widget
x