Find and Follow Us

Minggu, 22 September 2019 | 16:11 WIB

Pasal Dekopin Sebaiknya Dibuang dari UU Koperasi

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 22 Agustus 2019 | 16:50 WIB
Pasal Dekopin Sebaiknya Dibuang dari UU Koperasi
(Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kalau tak ada aral, pemerintah dan DPR bakal mengesahkan UU Perkoperasian pada 26 Agustus ini. Tentu saja, perkembangan ini perlu diapresiasi.

Pasalnya, sudah cukup lama masyarakat koperasi tidak memiliki legalitas sejak pembatalan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Artinya, kehadiran UU ini menumbuhkan kepastian hukum sekaligus menuntun arah baru bisnis koperasi ke depan.

Menurut Ketua Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) Tangerang, Kamaruddin Batubara, kemajuan tersebut terlihat dari tercantumnya nilai-nilai koperasi dan nilai-nilai etika yang syarat dengan ajaran-ajaran syariah.

"RUU ini juga telah memiliki prinsip-prinsip yang sangat mencirikan jati diri koperasi, yaitu pasal 6 ayat (4d) yang berbunyi otonomi dan kemandirian, dan menyempurnakan prinsip-prinsip koperasi dalam pasal 6 ayat (4g) yang berbunyi kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan," kata Kamaruddin, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Namun demikian dukungan terhadap draf RUU tersebut harus dikecualikan dari pasal-pasal yang memuat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Pasal memuat prasyarat pendirian koperasi maupun peranan dan keberadaan Dekopin dinilai tidak proporsional dan dimohonkan dapat dianulir melalui ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami mendukung dengan catatan, bahwa pasal tentang Dekopin harus dihapuskan. Dan kita punya waktu dua tahun untuk memperjuangkan itu karena UU sah setelah 2 tahun tidak ada tuntutan," kata dia.

Senada dengan itu, Ketua KSP Sahala Panggabean mengajak pegiat koperasi menggalang komitmen untuk bersama mengusulkan draf dan pasal-pasal yang sesuai dengan kebutuhan perkoperasian. Karenanya dia menolak jika terdapat muatan yang tidak sesuai bahkan merugikan usaha koperasi.

Sahala sepakat dengan Kamaruddin bahwa RUU tersebut harus segera disyahkan jadi UU, namun dia keberatan dengan pasal-pasal mengenai peranan Dekopin yang dinilainya tidak proporsional.

"Setelah saya baca draf akhir yang paling penting kita kritisi hanya Dekopin. Apalagi ada kewajiban Pemda (Provinsi, Kab/Kota) mengalokasikan APBD nya untuk Dekopin plus APBN. Ini sudah ngawur," kata dia.

Sedangkan Djabaruddin Djohan mengatakan, di zaman reformasi yang seharusnya meniadakan lagi ormas tunggal. UU ini justru memberi hak istimewa kepada Dekopin, yang selama ini tidak mampu mengangkat derajat koperasi Indonesia, baik di dalam negeri maupun di gerakan koperasi internasional.

"Menurut saya pasal tentang Dekopin dihapus saja, diganti dengan pasal tentang Organisasi Gerakan Koperasi, yang pembentukannya diserahkan sepenuhnya kepada gerakan koperasi," ujar mantan Pemimpin Redaksi Majalah Pusat Informasi Perkoperasian itu.

Menambahkan pendapat Djabaruddin, Ketua Pengawas KSP SB Iwan Setiawan mengatakan, UU Perkoperasian seharusnya tidak terlau jauh mengatur rumah tangga koperasi dan tidak melecehkan lembaga koperasi yang berada di bawah PT dan BUMN.

Dia berharap pasal-pasal yang tidak relevan dengan usaha koperasi sebaiknya dihapus saja. Sedangkan Ketua KPPD Hasanudin Bsy menilai masalah kewajiban koperasi ke Dekopin tidak boleh ada unsur pemaksaan, karena koperasi bersifat sukarela.

"Dekopin jangan dibubarkan, tapi isinya yang harus dibubarkan. Dekopin seyogyanya tidak merupakan wadah tunggal. UU ini harus memberi ruang kepada koperasi untuk memilih wadahnya sendiri," ujar dia. [ipe]



Komentar

x