Find and Follow Us

Minggu, 22 September 2019 | 16:06 WIB

Pengelola Marunda, KCN Bantah Rampas Aset Negara

Sabtu, 24 Agustus 2019 | 04:09 WIB
Pengelola Marunda, KCN Bantah Rampas Aset Negara
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - PT Karya Citra Nusantara (KCN), pengelola Pelabuhan Marunda tegas membantah tudingan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) tentang perampasan aset negara.

"Suatu pemutar-balikan fakta yang sangat tidak masuk logika, jika konsesi dituding akan menjadi sebuah perampasan aset negara," kata kuasa hukum KCN, Juniver Girsang di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Menurut dia, konsesi proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, lahir dari Kementerian Perhubungan. Sehingga, yang berhak atas perairan adalah Kementerian Perhubungan, bukan KBN. "KBN berhak atas apa? Atas bibir pantai 1.700 meter yang sudah dikerjasamakan melalui lelang tahun 2004, siapa yang menggagas lelalng tersebur? KBN sendiri tahun 2004, kan aneh," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pelabuhan Marunda berada di lahan revitalisasi dengan status kepemilikan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kementerian Perhubungan yang memiliki masa konsesi 70 tahun. Artinya tidak ada aset yang dikuasai swasta.

"PT Karya Tehnik Utama (PT KTU) sebagai induk perusahaan PT KCN adalah pihak yang berwenang membangun Pelabuhan Marunda sebagai mitra bisnis KBN karena telah menjadi pemenang lelang pada tahun 2004," jelas dia.

Menurut dia, skema konsesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 4, menyatakan, semua kegiatan perairan dan seluruh usaha kepelabuhanan harus tunduk pada UU ini.

Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan bahwa seluruh badan usaha yang telah mendapat izin sebagai Badan Usaha Kepelabuhanan dimana jika tidak konsesi maka izin dicabut. Jadi, swasta harus bagaimana.

"Ditambah setelah masa konsesi berakhir, maka Pelabuhan Marunda serta seluruh fasilitasnya harus diserahkan kepada negara dalam hal ini Kemenhub sebagai regulator. Jadi sekali lagi tidak ada unsur perampasan aset negara, justru mengembalikan kepada Negara," katanya.

Menurut dia, mengenai jangka waktu konsesi selama 70 tahun itu merupakan hasil penilaian lembaga independen yang digunakan juga oleh 19 pelabuhan yang mendapat konsesi dengan Kementerian Perhubungan.

"Lamanya jangka waktu konsesi itu antara lain dihitung dari besarnya nilai investasi yang telah dihabiskan oleh pihak badan usaha pelabuhan. Tidak ada korupsi, ini proyek Nawa Cita, non APBN dan non APBD," katanya.

Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi menyesalkan tudingan dari Kuasa Hukum KBN, Hamdan Zoelva bahwa KCN merampas aset negara. Kata dia, seharusnya Hamdan Zoelfa membantu meluruskan masalah, bukan justru memutarbalikkan fakta.

"Jadi, seolah-olah kami bukan bagian negara. Kok, kami seolah-olah orang asing. Kita memang tidak mau menguasai aset negara. Kami bangun di perairan dan non APBN/APBD," tandas Widodo. [ipe]

Komentar

x