Find and Follow Us

Minggu, 22 September 2019 | 15:44 WIB

China Mau Bantu BPJS, Rizal Ingatkan Hati-hati

Minggu, 25 Agustus 2019 | 04:09 WIB
China Mau Bantu BPJS, Rizal Ingatkan Hati-hati
Rizal Ramli - (inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ping An Insurance, perusahaan asuransi asal China menawarkan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di bidang informasi dan teknologi (IT). Jangan gegabah, pikir masak-masak.

Hal ini disampaikan ekonom senior Rizal Ramli melalui akun twiter @ramlirizal, Jakarta, Sabtu (24/8/2019). Dia menduga ada maksud tersembunyi di balik tawaran yang menggiurkan ini; Lantaran Ping An menyanggupi untuk memperbaiki sistem IT BPJS Kesehatan.

"Masa sih soal BPJS saja minta bantuan China. Segitu tidak kreatifnya (pemerintah) atau ada udang di balik batu," tulis Rizal.

Selanjutnya mantan Menko Ekuin era Gus Dur ini menyebut potensi pencurian data kesehatan rakyat Indonesia. Tentu saja informasi ini bisa merugikan Indonesia di masa mendatang. Apalagi, kini, jumlah peserta BPJS Kesehatan per 30 Juni 2019 mencapai 222,5 juta jiwa.

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu menyentil 'selera' Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang condong Chinaisme.

Ada contoh kuatnya. Sebelumnya, Luhut meminta bantuan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Aviation Co. Ltd agar mau meringankan beban sewa (leasing) pesawat milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

"Bagi Pak Menko Maritim, sepertinya setiap masalah yang dihadapi bangsa solusinya hanya satu, yaitu minta 'bantuan' China. Sudah nyerah sehingga semua minta ke China," ujar Said.

Sebelumnya, Luhut menyebut Ping An menawarkan bantuan untuk mengevaluasi sistem IT BPJS Kesehatan. Pemerintah mempertimbangkan proposal tersebut lantaran Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi idris melihat banyak permasalahan seharusnya bisa dibenahi, melalui perbaikan sistem teknologi.

Salah satu masalah tersebut yakni kepatuhan pembayaran iuran, atau kolektibilitas. Jika peserta kedapatan menunggak iuran, maka sistem tersebut harusnya bisa terkoneksi dengan data Dirjen Imigrasi dan Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga, peserta tidak bisa memproses pengajuan paspor dan tercatat di Kepolisian sebagai orang yang memiliki kasus perdata.

Sebagai catatan, per 30 Juni 2019 lalu, kolektibilitas iuran terendah dicatat oleh kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 94,04% dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sebesar 89,03%."Jadi, mungkin itu bisa memperbaiki kelemahan sistem (IT) tersebut," jelas Luhut. [ipe]

Komentar

Embed Widget
x