Find and Follow Us

Senin, 14 Oktober 2019 | 09:31 WIB

Revolusi Industri 4.0 Jangan Jadi Beban Koperasi

Senin, 26 Agustus 2019 | 14:29 WIB
Revolusi Industri 4.0 Jangan Jadi Beban Koperasi
(Foto: Humas Kemenkop)
facebook twitter

INILAHCOM, Bulukumba - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan menegaskan bahwa era Revolusi Industri 4.0 jangan menjadi beban bagi koperasi dalam mengembangkan kinerja usahanya. Justru sebaliknya, di zaman serba digital ini koperasi harus mampu eksis.

"Saat Revolusi Industri 1.0, era mesin uap menggantikan peran manusia. Kala itu, orang pun mulai berhimpun bersama membangun satu kekuatan ekonomi bersama," kata Rully pada acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-72 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Minggu (25/8/2019).

Rully menambahkan, di era tersebut mulailah lahir koperasi moderen, dimana tumbuh tumbuh kelompok sosial melakukan kegiatan bisnis. "Artinya, Revolusi Industri itu hanya merupakan perubahan perilaku di masyarakat dan fase peradaban di dunia industri." ujar Rully.

Saat ini, lanjut Rully, setelah melewati beberapa fase revolusi industri, koperasi tetap tumbuh di seluruh dunia, termasuk Indonesia. "Koperasi di seluruh dunia mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 600 juta orang. Itu menjadi bukti kemampuan pelaku koperasi di dunia," tegasnya.

Untuk itu, Rully menyebutkan bahwa program Reformasi Total Koperasi yang sudah berjalan lima tahun ini adalah untuk menjawab pergerakan zaman yang begitu cepat. "Koperasi harus mampu berubah secara cepat dan fundamental," ujarnya.

Namun, Rully mengingatkan perubahan fundamental tersebut dengan tidak meninggalkan filosofis dan ideologi dasar sebuah koperasi, yaitu budaya kerjasama dan gotong royong. "Koperasi tidak akan musnah ditelan zaman, selama kita masih sadar tidak bisa hidup sendiri," tandasnya.

Bagi Rully, bila ada koperasi yang tidak berkembang maka itu merupakan masalah internal di koperasi tersebut. "Bisa saja pengurusnya kurang kreatif, atau hanya menunggu bantuan pemerintah dan APBD. Saya tegaskan, bantuan jangan ditunggu, tapi bangun dulu sendiri maka bantuan akan datang sesuai dengan kebutuhannya," papar Rully seraya menyebutkan bahwa Pemda harus membangun koperasi dari sisi kualitas, tidak sekadar kuantitas.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani menambahkan, bahwa peringatan Harkopnas harus dijadikan sebagai momentum tepat untuk berbenah diri dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0. "Koperasi harus mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman," tegas Abdul Hayat.

Sementara itu, Bupati Bulukumba AM Sukri Sapewali mengatakan, kondisi koperasi nasional saat ini memang membutuhkan sentuhan program reformasi total koperasi. "Terlebih lagi kita sekarang berada di era Revolusi Industri 4.0. Ini menjadi PR kita semua dalam mengembangkan koperasi ke depan," tukas Sukri.

Bupati Bulukumba menyebut ada beberapa masalah yang masih menggelayuti pertumbuhan koperasi. Khususnya yang terkait dengan regulasi mengenai pajak koperasi. "Ini menjadi tugas kita semua," tegas Sukri.

Sukri pun berharap pelaku koperasi mampu melakukan kolaborasi usaha agar koperasi di Sulsel bisa tumbuh dan berkembang. "Bagi saya, sejatinya koperasi harus bisa ikut tender proyek, selama bisa memenuhi persyaratan. Karena koperasi juga merupakan sebuah badan usaha seperti halnya PT," kata Sukri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmoko mengakui, sudah banyak koperasi yang menorehkan prestasi. Ada koperasi yang sudah unggul di tingkat dunia. Misalnya, Koperasi Kisel yang sudah masuk jajaran 300 koperasi besar dunia dengan menduduki ranking 94. "Sudah banyak pula koperasi yang memiliki aset dan omzet di atas Rp5 triliun," ucap Agung.

Menurut Agung, kehebatan sebuah koperasi bukan hanya karena pengurusnya saja. Tapi, pada kemampuannya membangun sosial ekonomi yang hebat sehingga para anggota memiliki loyalitas terhadap koperasinya. "Koperasi bisa tumbuh dan besar itu ada di tangan anggotanya," tegas Agung.

Hanya saja, Agung mengingatkan bahwa baik buruknya sebuah koperasi ada di tangan pengurus dan manajemen pengelola koperasi. "Oleh karena itu, sudah tidak zamannya lagi pengurus koperasi minta-minta fasilitas dari pemerintah. Pengurus koperasi harus mampu menjadikan koperasi sebagai perusahaan yang dimiliki bersama para anggotanya," jelas Agung. [*]

Komentar

x