Find and Follow Us

Senin, 14 Oktober 2019 | 09:28 WIB

Tak Rombak Total, Publik Harus Awasi RUPSLB BUMN

Kamis, 29 Agustus 2019 | 12:40 WIB
Tak Rombak Total, Publik Harus Awasi RUPSLB BUMN
(Foto: ist)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Meskipun sudah mendapat sorotan tajam publik, RUPSLB BUMN yang mengadendakan perombakan susunan pengurus tetap dilaksanakan. Sesuai agenda yang telah dipublikasi di pasar modal, Bank Mandiri mendapat giliran pertama.

Mengomentari hal tersebut, pengamat ekonomi dan pasar modal dari The Asian Economic and Capital Market Institute, Mikail Arkana Mo, menyatakan, rapat tetap dijalankan, karena kelima BUMN itu adalah perusahaan publik yang telah listing di pasar modal.

"Sangat dimengerti rancangan RUPSLB BUMN itu tetap berjalan, walaupun sudah mendapat larangan dari Presiden. Sebagai perusahaan publik, BUMN tersebut tidak bisa menarik rencana rapat tersebut begitu saja, karena itu merupakan penerapan Good Corporate Governance (GCG)," ujar Mikail kepada media, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Meskipun demikian, lanjut Mikail, nampaknya Kementerian BUMN mengambil jalan tengah dengan tidak merombak susunan direksi secara total. Hanya menyentuh komisaris, yang dampaknya masih bisa dimaklumi publik.

"Ini merupakan jalan tengah yang cukup bijaksana. Namun, untuk menjaga agar tidak ada hidden agenda yang digulirkan saat injury time, publik dan stakeholders harus terus mengawasi jalannya RUPSLB tersebut. Sehingga perintah presiden tetap dapat dilaksanakan dan kegaduhan dapat dihentikan," sarannya.

Ia menambahkan, kegaduhan politik yang ditimbulkan oleh rencana RUPSLB itu, dampak negatifnya sangat terasa. Khususnya di kalangan investor asing. Nilai saham ke empat bank plat merah, tergerus cukup dalam. "Sangat wajar apabila investor bereaksi negatif, karena rencana kebijakan Menteri BUMN merombak direksi bank BUMN memberikan ketidakpastian. Keputusan tersebut diduga kuat sangat diwarnai oleh kepentingan politik untuk menguntungkan kelompok pemburu rente. Pergantian direksi bukan berbasis key performance indicator (KPY), lebih pada selera Menteri Rini Soemarno," tegasnya.

Mikail membandingkan perombakan direksi dengan bank-bank swasta pesaing bank-bank BUMN, seperti BCA. Sepanjang direksi dapat meningkatkan value bagi pemegang saham dan tidak terjadi penyimpangan, maka akan terus dipertahankan. "Di bank swasta pemegang saham tidak sibuk gonta-ganti direksi seenak perutnya, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya," pungkasnya.

Hal senada disampaikan oleh anggota DPR Hidayat Nur Wahid. Ia menegaskan, parlemen bakal menyoroti kemungkinan munculnya sikap tak profesional dalam pelaksanaan RUPSLB di perusahaan BUMN ini.

"Rekan rekan di DPR tentunya akan terus mengawasi RUPSLB BUMN ini. Apalagi arahan dari Presiden Jokowi sudah sangat tegas dan jelas. Wibawa Presiden sangat dipertaruhkan. Bila ada perombakan pengurus apalagi direksi, tentunya patut dipertanyakan motif di balik keputusan tersebut," ujar Hidayat.

Untuk itu, tambah Hidayat, pihaknya berharap Menteri BUMN dapat menjaga marwah dan kredibilitas Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang harus dipatuhi oleh bawahannya.

"Semoga Kementerian BUMN dapat menahan diri dan tetap bisa mengendalikan jalannya RUPSLB agar tidak menimbulkan komplikasi masalah baru bagi Kabinet Kerja Jilid dua yang sebentar lagi akan diumumkan dan dilantik," tutupnya. [ipe]


Komentar

x