Find and Follow Us

Minggu, 20 Oktober 2019 | 11:22 WIB

Tahun Ini, Kemarau Ancaman Serius Ketahanan Pangan

Sabtu, 31 Agustus 2019 | 00:39 WIB
Tahun Ini, Kemarau Ancaman Serius Ketahanan Pangan
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kemarau panjang di tahun ini berdampak kepada berkurangnya luas lahan panen. Akibatnya, hasil produksi pertanian merosot. Produksi gabah atau beras diprediksi anjlok.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mewanti-wanti agar pemerintah mewaspadai gagal panen hingga Desember mendatang.

Di sisi lain, ancaman puso ditahun 2019 masih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. "Potensi luas panen tahun ini, memang lebih rendah dari 2018, indikasinya seperti itu," ungkap Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Hermanto kepada wartawan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Dengan data yang ada, dijelaskan, pemerintah perlu mewaspadai potensi gagal panen produksi pertanian untuk kisaran waktu sampai dengan Desember mendatang.

Pihak BPS mengingatkan, ancaman turunnya produksi masih terjadi, mengingat belum berakhirnya musim kemarau. Namun, dari pengamatan yang dilakukan melalui Kerangka Sampel Area (KSA), terdeteksi masih ada potensi pertanaman sampai Oktober, khususnya di daerah-daerah yang memiliki irigasi yang baik. "Puso juga lebih tinggi dari tahun lalu. Makanya, harus hati-hati di sisa bulan-bulan ke depan sampai Desember," kata Hermanto.

Sebelumnya, BPS menyebut luas lahan baku sawah terus menurun. Menurut data luas lahan yang didapatkan dari Kerangka Sampel Area (KSA) menggunakan data hasil citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG), ada penurunan. Pada 2018 luas lahan ada 7,1 juta hektar. Sedang pada 2017 masih 7,75 juta hektar.

Menguatkan data BPS, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan terdapat tujuh provinsi yang terdampak bencana kekeringan, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Empat kabupaten berstatus tanggap darurat, dan 32 kabupaten/kota berstatus siaga darurat.

Anggota Komisi IV DPR, Darori Wonodipuro membenarkan data BPS. Ia mengatakan bahwa musim kemarau saat ini berdampak pada menurunnya produksi pertanian.

Dikatakan, siklus musim kemarau harusnya dijadikan pengalaman dan pembelajaran bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem pengairan yang jauh lebih baik.

Menurutnya, pemerintah kurang memperhatikan pemeliharaan waduk-waduk dan saluran irigasi, sebagai penunjang utama dalam sektor pertanian. "Ketika kita butuh air, justru kita tidak punya air. Maka saya usulkan kepada pemerintah, selain membangun waduk baru, waduk lama juga dipelihara. Sehingga bisa digunakan masyarakat di musim kemarau," katanya.


Di samping itu, dia juga meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan program subsidi kepada para petani. Menurutnya, selain subsidi, jaminan atau kepastian harga atas hasil panen menjadi suatu yang penting, karena terkait dengan kesejahteraan dan penghasilan para petani.

"Saya usulkan bagaimana subsidi pasca panen, jangan sekarang hanya subsidi kasih traktor, pupuk. Kalau subsidi pasca panen, pasti petani berlomba-lomba untuk tingkatkan hasil produksi. Misalkan petani jual ke masyarakat dengan harga Rp 7 ribu, pemerintah harusnya bisa ang juga diytbeli lebih dari itu, jadi petani untung," katanya.

"Kalau bisa, 26 jam. 2 jam melamun, 24 jam bekerja. Kurangi tidur. Tidur dekat ekskavator (mesin pengeruk untuk penggalian) bareng pak Danramil. Bangun, kerja lagi. Dengan semangat kerja begini, Sumsel yang 5 besar penghasil pangan terbesar, nomor tiga di Indonesia bisa menjadi peringkat 1 pada 2020," ujar Amran saat berdialog bersama petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) di Kecamatan Muara Padang, Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (28/8/2019).

Adanya ancaman gagal panen dan kemarau panjang juga ditanggapi Guru Besar IPB, Dwi Andreas. Ia mengakui, stok beras di Bulog yang ada sekitar 2,3 juta ton itu penting sebagai cadangan. Akan tetapi, yang perlu dipertimbangkan adalah saat ini Bulog memiliki tugas untuk salurkan beras ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-warung. Jika program tersebut sudah berjalan, maka stok di Bulog dipastikan berkurang.

"Kalau itu berjalan, artinya berkurang sekitar satu jutaan ton, artinya sisa sekitar 1,3 juta ton. Semoga tidak dipakai lagi untuk operasi pasar," kata Andreas. [tar]

Komentar

x