Find and Follow Us

Senin, 14 Oktober 2019 | 09:27 WIB

Rombak Bos BUMN, Rini Bangkang dan Sewenang-wenang

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 2 September 2019 | 04:09 WIB
Rombak Bos BUMN, Rini Bangkang dan Sewenang-wenang
Menteri BUMN Rini Soemarno - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Aksi Menteri BUMN Rini Soemarno yang melakukan perombakan sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai membangkan perintah langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, Jokowi sudah menginstruksikan para pembantunya di kabinet agar tak mengambil keputusan strategis di masa transisi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Salah satunya, para menteri diminta tidak melakukan pergantian pejabat penting di lingkungan kementeriannya.

"Sangat kontraproduktif (Keputusan pergantian sejumlah direksi). Rini mengabaikan instruksi tersebut. Presiden harus tegas, mengklarifikasi langkah pembantunya tersebut. Bahkan, perlu untuk menegurnya keras," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, Minggu (1/9/2019).

Padahal, kata dia, menteri adalah pembantu presiden. Jika presiden memerintahkan untuk tidak ada pergantian jabatan strategis oleh para menteri. Lalu, Rini melakukan pergantian, ini sama saja merupakan bentuk pembangkangan anak buah kepada atasannya.

"Jokowi sebagai Presiden harusnya bisa mempertimbangkan ulang jika hendak mengangkat Rini kembali sebagai menteri. Tapi lain soal jika Rini banyak jasanya ke Jokowi. Mungkin Jokowi bisa saja mempertahannya. Padahal dari sisi prestasi selama jadi Menteri BUMN, Rini sebenarnya tak memuaskan," ujar dia.

Sementara, Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Erwan Agus Purwanto mengatakan, gaya kepemimpinan Rini jelas sewenang-wenang; Hal itu tercermin dari perombakan direksi BTN yang melahirkan penolakan Suprajarto yang ditunjuk Rini sebagai Dirut BTN.

"Mestinya pimpinan tertinggi perlu mengajak diskusi atau bicara pihak- pihak terkait ketika ingin mengambil kebijakan penting. Termasuk ketika akan mengganti pejabat atau direksi," paparnya.

Aksi Rini ini, menurutnya, terkesan kuat sewenang-wenang. karena melanggar dua aspek. Pertama, 'mengorangkan' pihak-pihak yang akan terdampak kebijakan. Kedua membuat proses akan lebih smooth karena proses deliberasi dilakukan dengan layak. "Tapi untuk kasus pergantian Dirut BTN, nyatanya tidak seperti itu. Wajar jika kemudian banyak kalangan yang menilai Rini Soemarno telah berbuat sewenang-wenang yang berujung kepada penolakan," kata Erwan.

Sebelumnya, Rini Soemarno memerintahkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sejumlah BUMN digelar. Hasilnya, terjadi perombakan direksi pada perusahaan-perusahaan berpelat merah tersebut.

Menteri BUMN Rini Soemarno tentu berperan dalam perombakan direksi sejumlah BUMN. Sebab setiap hasil RUPS BUMN juga sudah mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN.

Perombakan BUMN diawali dengan pencopotan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Maryono. Selanjutnya hasil RUPSLB menunjuk Suprajarto untuk menggantikan posisi Maryono tersebut.

Selang beberapa jam setelah pengumuman hasil RUPSLB tersebut, Suprajarto mengemukakan keengganannya memimpin BTN. Alhasil, terjadi kekosongan jabatan pada Dirut BTN maupun BRI, dan untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (PLT).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) juga terkena perombakan. Dalam hasil RUPSLB, pemegang saham sepakat mencopot Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan BNI Catur Budi Harto. Dengan demikian, dilakukan pergeseran kepengurusan direksi.

Sementara untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Budi Harto, pemegang saham menunjuk Tambok P Setyawati. Dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer BNI.

Selain itu, pemegang saham sepakat menunjuk Ario Bimo menjadi Direktur Keuangan BNI. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Luar Negeri BNI Tokyo. Rini juga merombak jajaran direksi dan komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS).

Danny Praditya dicopot dari jabatan Direktur Komersial PGN. Posisi tersebut diisi oleh Dilo Seno Widagdo. Dilo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi.

Sementara posisi Dilo diisi Redy Feryanto. Selain Danny, dalam RUPSLB mencopot Said Reza Pahlevy dari jabatan Direktur Keuangan PGN. Posisinya digantikan Arie Noebelta Kaban.

Banyak kalangan menilai, perombakan direksi BUMN lebih kental faktor like and dislike. Untuk posisi direktur atau dirut BUMN yang aman dari pergantian, diduga kuat punya hubungan spesial dengan sang menteri. [ipe]

Komentar

x