Find and Follow Us

Senin, 23 September 2019 | 23:25 WIB

Tembakau VS Vape, Negara Berpihak ke Mana?

Oleh : Indra Hendriana | Sabtu, 7 September 2019 | 00:09 WIB
Tembakau VS Vape, Negara Berpihak ke Mana?
Tembakau VS Vape - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Produksi masif dan pemasaran aktif, rokok elektrik atau vape di Indonesia, bakal merugikan negara, sekaligus mengancam petani tembakau termasuk di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua Serikat Tani Nasional (STN) NTB, Irfan mengatakan, pertumbuhan rokok elektrik di tengah situasi yang liberal, bukan saja tidak menguntungkan untuk negara dan pemerintah daerah, namun juga memangkas kebutuhan pasar tembakau.

"Akibatnya permintaan pasar (tembakau) menurun, sehingga mempengaruhi produktivitas petani tembakau, dan ancaman TKI/TKW ke luar negeri akan semakin membengkak, terutama di NTB," kata Irfan, Jumat (6/9/2019).

Menurutnya, sebagian besar petani di Lombok masih mengandalkan komoditi tembakau, sekali musim dalam setahun. Tembakau virginia Lombok dikenal sebagai tembakau terbaik di dunia selain tembakau virginia Brazil.

Prouduksi tembakau virginia Lombok juga menjadi penyumbang terbesar untuk kebutuhan industri rokok nasional, mencapai 80 persen dari kebutuhan. Hanya saja, modal menanam dan ongkos produksi yang dibutuhkan untuk tembakau jenis virginia ini juga tidak sedikit.

"Petani kebanyakan ambil hutang untuk menanam tembakau ini. Nah jika kemudian ada persaingan yang membuat pasar rusak, dan hutang petani tembakau tidak mampu dibayar, maka jalan satu-satunya adalah menjadi buruh migran ke luar negeri. Mereka akan menjadi TKI demi menutup hutang, ini kan seringkali terjadi," kata dia.

Dari sisi pendapatan negara dan daerah, Irfan memaparkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga cukup tinggi. Hanya saja, dana yang diterima NTB tidak seluruhnya kembali untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani tembakau. Namun justru disalurkan untuk sektor lainnya di sejumlah Kabupaten/Kota di NTB.

Untuk diketahui, DBHCHT yang diperoleh NTB terus mengalami peningkatan. Pada 2018, DBHCHT yang diperoleh NTB dari pemerintah pusat sebesar Rp248,8 miliar, kemudian naik menjadi Rp295,6 miliar pada tahun ini.

Petani berharap dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah pusat tersebut diperbanyak untuk menyentuh petani tembakau yang ada di NTB. "Total anggaran dari DBHCT seharusnya difokuskan untuk petani tembakau yang ada, karena dana inikan disumbangkan oleh jerih payah petani kita," kata dia.

Irfan menambahkan, masuk dan masifnya rokok elektrik lambat laun juga akan berdampak pada menurunnya capaian hasil cukai tembakau nasional.

"Selain itu, secara sosial rokok elektrik ini pun semakin menajamkan strata sosial terkesan ada kelas eksklusif di tengah ketimpangan yang sangat tinggi di kehidupan sosial. Di sisi kesehatan rokok elektrik ini kan mengancam kesehatan penggunanya," tegasnya.

Secara terpisah, Pimpinan Ponpes Nurul Madinah NU Kuripan Lombok Barat, TGH Subki Al Sasaki mengatakan, rokok elektrik menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang secara nyata memiliki dua sisi yang kadang berlawanan.

"Satu sisi teknologi ini bagus, misalnya teknologi komunikasi yang makin berkembang. Tapi di lain sisi misalnya rokok elektrik, ini kan justru membentangkan problematika yang belum tuntas," katanya.

Menurutnya, kondisi ini yang dialami oleh petani tembakau yang ada di NTB yang kini harus berhadapan dengan rokok elekrik yang sedang menjadi trend di kalangan millenials.

Rokok elektrik kata dia sudah mulai merambah ke semua pasar dan dijadikan gaya kini dalam pergaulan. Namun di sisi lain, kehadiran rokok elektrik ini berdampak signifikan terhadap laju harapan para petani tembakau khususnya yang ada di NTB.

"Para petani tembakan kita di NTB mendapat tantangan tersendiri. Khususnya Lombok Timur dan Loteng yang memang dikenal sebagai penghasil tembakau," tukasnya.

Menurut TGH Subki, tantangan seperti ini harus bisa diminimalisir oleh Pemerintah khususnya Pemprov atau pemerintah pusat. "Karena rokok elektrik ini juga kadar penyakitnya belum kita tahu, sehingga pemerintah harus segera ambil tindakan," tegasnya. [ipe]



Komentar

x