Find and Follow Us

Selasa, 24 September 2019 | 04:05 WIB

Premi Naik Ugal-Ugalan

Sengkarut BPJS, RR Tunjuk Said Iqbal Punya Solusi

Sabtu, 7 September 2019 | 06:09 WIB
Sengkarut BPJS, RR Tunjuk Said Iqbal Punya Solusi
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Hari-hari ini, ruang publik dijejali dialektika BPJS Kesehatan. Ya, lantaran ada rencana mengerek iuran hingga 100%. Kalau itu jadi diberlakukan, beban masyarakat bakal semakin berat.

Ekonom senior Rizal Ramli bilang, keuangan BPJS Kesehatan yang terjangkit defisit, masih bisa diselamatkan tanpa harus mengerek iuran atawa premi secara ugal-ugalan. Masih banyak cara lain, salah satu usulannya adalah subsidi silang.

Berdasarkan cuitan Rizal di akun twiiter @RamliRizal, Jumat (6/9/2019), hal itu terungkap. Dia bahkan menantang pemerintah agar memberikan kesempatan kepada Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal untuk menyelamatkan defisit di BPJS Kesehatan.

Lantaran mantan Menko Kemaritiman era Joko Widodo ini, sangat yakin bahwa said Iqbal punya kemampuan dan pengetahuan. Apalagi Said adalah salah satu inisiator UU BPJS.

Rizal mengatakan, Said Iqbal mampu dalam satu bulan menelurkan strategi yang lebih komprehensif ketimbang minta tolong Tiongkok dan menaikkan iuran BPJS hingga dua kali lipat.

"Seandainya pemerintah tidak sanggup selesaikan masalah BPJS secara komprehensif, tidak hanya naikkin iuran dua kali lipat dan minta tolong Tiongkok, kami mohon Pak Jokowi minta tolong Said Iqbal (Ketum KSPI) yang akan membentuk komite pekerja dan ahli yang akan berikan solusi komprehensif dalam satu bulan," tulis Rizal.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perusahaan asuransi Tiongkok yakni Ping An Insurance ingin membantu BPJS Kesehatan memperbaiki defisit keuangan. Hal ini dikatakan Luhut usai bertemu Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Jumat lalu, (23/8).

Sementara itu, Menko PMK Puan Maharani memastikan kenaikan iuran BPJS akan berlaku mulai 1 Januari 2020, kini putusan soal kenaikan iuran tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres). "Kita tunggu Perpresnya. Kalau Perpresnya sudah ditandatangani semua harus kita lakukan," jelas Puan. [ipe]

Komentar

x