Find and Follow Us

Senin, 23 September 2019 | 23:22 WIB

Menteri Siti dam Komisi IV DPR Bahas RKAKL 2020

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 9 September 2019 | 18:50 WIB
Menteri Siti dam Komisi IV DPR Bahas RKAKL 2020
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya - (inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran (RKAKL-TA) 2020, bersama Komisi IV DPR, Jakarta, Senin (09/09/2019).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo yang membahas anggaran KLHK 2020 yaitu sebesar Rp9,3 triliun. Anggaran ini dalam 14 program kerja KLHK dan program kerja yang dilaksanakan oleh BRG. Di mana, 11 diantaranya merupakan program prioritas nasional. Selain Menteri Siti, turut hadir Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Direktur Utama Perum BULOG, serta Direktur Utama mitra kerja Komisi IV DPR RI.

Dalam laporannya, Menteri Siti menyampaikan lima arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada TA 2020, yaitu: 1. Memperkuat ekonomi nasional, investasi dan ekspor, melalui langkah-langkah penataan regulasi dan dukungan iklim usaha, serta penguatan tata kelola untuk kepastian hukum. 2. Pengentasan kemiskinan melalui perhutanan sosial, TORA, dan pendampingan usaha pada kelompok masyarakat dan kelompok tani hutan mandiri. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan melalui rehabilitasi DAS, perlindungan dan pengawasan kawasan hutan, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta restorasi lahan gambut. 4. Pembangunan infrastruktur lingkungan dalam mendukung program prioritas nasional (pengentasan kemiskinan, pengembangan ekowisata, dll). 5. Penguatan pendidikan vokasional dan penguatan program yang menyerap tenaga kerja masyarakat dalam jumlah besar.

Rapat Kerja juga membahas usulan-usulan program yang akan didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI. "DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup tahun 2020 dialokasikan untuk penguatan early warning system untuk bencana lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung.

Sementara untuk DAK Sub Bidang Kehutanan dialokasikan untuk pembangunan sarana prasarana operasional KPH, Tahura, dan akses kelola perhutanan sosial, juga rehabilitasi hutan dan lahan," kata Menteri Siti. Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo mengatakan, Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024.

"Komisi IV DPR memberikan dukungan penuh, serta meminta agar kebijakan dan rencana kerja disusun secara tepat sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel," ujarnya.

Lebih lanjut, Edhy menjelaskan kebijakan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 diformulasikan kedalam program-program prioritas pembangunan nasional, yaitu penguatan daya saing sumberdaya manusia, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan reformasi birokrasi.

"Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, keterpaduan, dan penyederhanaan terhadap program-program yang disusun agar tidak tumpang tindih dan pemanfaataannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata dia. [ipe]

Komentar

x