Find and Follow Us

Senin, 23 September 2019 | 23:27 WIB

PPh Final 0,5% Dorong Badan Hukum UKM Signifikan

Kamis, 12 September 2019 | 14:28 WIB
PPh Final 0,5% Dorong Badan Hukum UKM Signifikan
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Surabaya - Kebijakan pemerintah menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen yang berlaku sejak 1 Juli 2018 telah berdampak positif pada meningkatnya badan hukum UKM secara signifikan. Meski tidak menyebutkan angkanya, namun Puspayoga mengaku hal itu sebagai sebuah capaian yang harus diapresiasi.

"Jadi diturunkan sudah meningkat badan hukum UKM, karena tidak lagi dikejar oleh pajak," kata Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga saat mewakili Presiden Jokowi membuka Rakernas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) ke-XXIX di Surabaya, Jatim, Selasa (10/9/2019).

Puspayoga menjelaskan bahwa meningkatnya badan hukum UKM ini sejalan dengan tujuan skema PPh Final 0,5 persen yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan seperti koperasi, CV, Firma, dan PT yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 Miliar.

"Memang pemerintah menurunkan pajak UKM menjadi 0,5 persen itu bertujuan supaya UKM memiliki badan hukum resmi. Jadi sekarang sudah banyak yang berbadan hukum," papar Puspayoga.

Puspayoga yang dalam kesempatan itu mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mensosialisasikan program pemerintah kepada pelaku UKM peserta Rakernas. Selain soal PPh Final 0,5 persen, juga soal penurunan suku bunga KUR dari yang sebelumnya 22 persen menjadi 7 persen.

"Sudah turun jauh loh. Ini agar dimanfaatkan oleh anggota Iwapi koordinasi dengan Bank Mandiri, BRI, BNI, BPD dan lainnya. Harus koordinasi dengan baik. Karena yang mau saya katakan bahwa menurunkan bunga KUR itu gak gampang," pungkas Puspayoga.

Berikutnya Puspayoga menjelaskan soal program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Ia mengatakan program tersebut sudah terintegrasi baik dengan beberapa Kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, maupun Badan Ekonomi Kreatif, serta lembaga pembiayaan ekspor-impor.

Menurut Puspayoga, program KITE pertama kali dikucurkan bagi pengrajin tembaga Tumang, Boyolali untuk mendapatkan bahan baku impor, dengan diberikan insentif berupa pembebasan bea cukai dan Pajak Penambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Program KITE diresmikan Presiden Jokowi di Tumang, Boyolali. Kalau UKM mau impor tidak kena pajak masuk, begitu juga diekspor juga tidak kena pajak. Mereka itu banyak yang membuat meja, alat-alat dapur, lampu untuk diekspor ke Eropa dan AS," katanya.

KITE merupakan upaya pemerintah memfasilitasi dan mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) nasional agar berkembang. Oleh karena itu, Puspayoga berharap para pelaku IKM dapat memanfaatkan kemudahan tersebut melalui badan usaha seperti koperasi yang akan memfasilitasi impor bahan baku untuk produksi melayani pasar ekspor.

Ketua Umum Iwapi Nita Yudi menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan Pemerintah dalam mengembangkan sektor mikro pada usaha sektor Mikro kecil di daerah dengan memberikan pelatihan, pendampingan dan membuka akses pasar bagi Masyarakat. Ia mengklaim anggotanya sudah mencapai 30 ribu orang dari kalangan wanita.

"Rakernas ini kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah harus bermanfaat kepada anggota Iwapi. Mari kita jadi mitra strategis pemerintah," ucap Nita. [*]

Komentar

x