Find and Follow Us

Senin, 21 Oktober 2019 | 18:23 WIB

UU KPK Direvisi, Awas Investor Siap-siap Minggat

Kamis, 19 September 2019 | 04:09 WIB
UU KPK Direvisi, Awas Investor Siap-siap Minggat
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mungkin banyak yang tidak sadar, revisi UU KPK yang dinilai publik serampangan, berdampak buruk kepada investasi. Bisa jadi, termasuk Presiden Joko Widodo yang sangat menginginkan investor berbondong-bondng masuk Indonesia.

Tentu saja tidak sedang bercanda, ekonom senior dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati bicara seperti di atas. Bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan efek buruk disahkannya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap iklim investasi di tanah air.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (18/9/2019), Enny menyebutkan, belum ada urgensi yang mendesak bagi pemerintah dan parlemen untuk merombak UU tentang KPK itu.

Dirinya justru mempertanyakan sejumlah perubahan di UU KPK, semisal, keharusan kepemilikan izin dari Dewan Pengawas kepada KPK sebelum melakukan penyadapan.

Keberadaan Dewan Pengawas dengan peran vitalnya di KPK juga dipertanyakan Enny karena dinilai mengganggu independensi lembaga anti-rasuah tersebut.

Selain itu, Enny mempertanyakan peralihan KPK menjadi bagian dalam eksekutif. Hal itu dinilai Enny akan menimbulkan konflik kepentingan jika KPK sedang mengincar terduga pelaku korupsi yang berada dalam lingkup eksekutif.

"Kalau kita lihat sektor publik ranah eksekutif dan legislatif itu hampir banyak yang terkena kasus penyalahgunaan keuangan negara. Seperti kasus gratifikasi pemberian izin impor. Semua terindikasi oleh KPK. Di sana ada praktik 'hengki pengki'. Sehingga kalau sekarang semua penyelidikan KPK harus seizin yang dalam "obyek" yang akan disasar atau kerap menjadi sasaran KPK, bagaimana mungkin? bagaimana mungkin penyelidikan independen?" ujar Enny.

Menurut Enny, pemerintah dan DPR perlu menjelaskan argumentasi yang memadai mengenai perubahan tujuh ketentuan dalam UU KPK tersebut. Hal tersebut juga dinanti-nanti oleh investor karena menyangkut kepastian hukum. Investor juga mempertanyakan komitmen tata kelola pemerintahan karena akan menyangkut pengelolaan APBN, atau instrumen fiskal yang sangat berdampak kepada laju perekonomian.

"Sehingga kalau kekhawatiran itu tidak terjawab, maka kita khawatir tidak hanya tentang investasi yang kita harapkan masuk ke perekonomian kita, tapi bagaimana upaya kita mengefisiensikan keuangan negara untuk stimulus fiskal," ujar dia.

Menurut Enny, selama ini keberadaan KPK sebenarnya memberikan kepercayaan diri tentang perbaikan tata kelola pemerintahan. KPK menurut Enny mampu memberantas tindakan korupsi di tubuh pemerintahan dan legislatif sehingga memberikan efek jera agar korupsi tidak terulang.

"Keberadaan penegakan hukum, termasuk KPK sebenarnya memberikan shock terapi yang luar biasa. Karena orang akan berpikir berkali-berkali lipat untuk bermain-main dan melakukan 'abuse of power', apalagi terhadap keuangan negara," ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menjadi Undang Undang. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna.

Setidaknya ada tujuh poin revisi UU 30/2002. Seluruhnya, yaitu kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada kekuasaan eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan, serta mekanisme penghentian penyidikan dan atau penuntutan.

Kemudian, soal koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta sistem kepegawaian KPK.[tar]

Komentar

x