Find and Follow Us

Selasa, 10 Desember 2019 | 13:00 WIB

Cukai Selangit, Upaya Negara Lemahkan Pabrik Rokok

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 27 September 2019 | 04:01 WIB
Cukai Selangit, Upaya Negara Lemahkan Pabrik Rokok
(Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kenaikan tarif cukai 23% mengejutkan kalangan Industri Hasil Tembakau (IHT). Upaya pelemahan terhadap industri yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja, terus terjadi.

Peneliti Ilmu ekonomi Universitas Padjadjaran, Bayu Kharisma menilai, keputusan pemerintah menaikkan cukai hingga 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) hingga 35% mulai 2020, dinilai kurang tepat.

Alasannya, kenaikan harga jual akan menurunkan omset industri rokok. Alhasil, pendapatan industri rokok yang legal bakal menurun cukup signifikan. Apabila keputusan tersebut tidak direvisi, bisa berdampak kepada sektor lain. "Akan berdampak luas terhadap kondisi perekonomian seperti pengangguran, inflasi dan matinya industri-industri rokok yang kecil dan menengah, serta petani tembakau akan kehilangan penghasilannya," paparnya di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

"Dampak lanjutan yang dapat timbul adalah meningkatnya peredaran rokok illegal, yang terpusat di daerah-daerah dengan target konsumennya menengah ke bawah," imbuh Bayu.

Ia mengingatkan, saat ini, rasio harga per bungkus rokok di Indonesia, dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, jauh lebih tinggi ketimbang negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Swiss hingga negara tetangga Malaysia.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soesono mengatakan, meski kenaikan cukai dan HJE belum diterapkan, rencana tersebut berdampak nyata pada tata niaga di bawah.

Informasi tersebut menjadi kesempatan kepada tengkulak tembakau untuk menekan harga kepada petani. Akibatnya, pembelian yang semula bisa mencapai 2 ton, turun drastis menjadi 500 kilogram.

Ia memprediksikan, ketika kenaikan cukai dan HJE diberlakukan, penyerapan tembakau di level petani bakal anjlok dalam jumlah yang signifikan.

"Kenaikan tarif cukai rokok bukan satu-satunya tantangan yang diberikan pemerintah dalam upaya mengontrol sekaligus meningkatkan pendapatan negara<" paparnya.

Wacana yang terus digulirkan oleh sebagian pihak, kata dia, adalah adanya penerapan simplifikasi struktur tarif cukai dan penggabungan batas jumlah produksi Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Masih kata Bayu, rencana kenaikan cukai menjadi beban berat bagi pelaku industri rokok. Apalagi jika dibebani dengan simplifikasi dan penggabungan. "Ancaman terhadap petani dan potensi terjadinya PHK menjadi semakin tinggi. Ditambah pula, jika penggabungan SPM dan SKM diterapkan maka akan terjadi potensi oligopoli dan juga monopoli" katanya.

Jika pada akhirnya penggabungan SPM dan SKM diterapkan, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah akan dipaksa untuk menyesuaikan tarif yang lebih tinggi berdasarkan penggabungan batas jumlah produksi kedua kategori tersebut.

Dirinya mengkhawatirkan terjadinya persaingan tidak sehat. Lantas terjadi karena tengah tekanan kenaikan cukai yang sangat tinggi, perusahaan rokok kecil dan menengah terdampak akan dihantam beban cukai tambahan akibat adanya simplifikasi dan penggabungan.

Ujung-ujungnya, praktik oligopoli dan monopoli bakal marak terjadi, karena dominasi dan arah perdagangan di pasar pada akhirnya dikendalikan oleh pemain besar. Lagi-lagi petani tembakau cilik menjadi korbannya. [ipe]


Komentar

x