Find and Follow Us

Sabtu, 7 Desember 2019 | 20:33 WIB

Untung-rugi Ekonomi Merger Kemendag dan Kemenlu

Selasa, 8 Oktober 2019 | 07:12 WIB
Untung-rugi Ekonomi Merger Kemendag dan Kemenlu
Politisi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melebur (merger) Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) demi meningkatkan investasi dan ekspor, mengemuka.

Namun, banyak kalangan menilai, rencana penggabungan ini, tidak akan efektif. Lantaran keduanya berbeda karakteristik, antara diplomasi yang dilakukan Kemenlu dengan negosiasi dagang dilakukan Kemendag. Kalau dipaksakan, bukan tidak mungkin justru ,elahirkan banyak masalah baru.

Politisi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi menilai, akan sangat sulit melebur dua kementerian itu, apalagi tidak semua orientasi Kemendag berurusan dengan luar negari. Karena, tidak semua fungsi Kementerian Perdagangan itu berorientasi luar negeri. "Banyak yang berorientasi dalam negeri seperti penguatan perdagangan dalam negeri, standardisasi, pemberdayaan konsumen dalam negeri dan lainnya," kata Boby kepada wartawan, Jakarta, Senin (10/7/2019).

Menurut dia, Kemenlu adalah salah satu yang nomenklaturnya jelas ada di UUD 1945 dan tidak bisa diubah sembarangan. Jika ada penggabungan fungsi seperti yang disebutkan dalam UU Kementerian 39/2008 dan Perpres Nomor 7 tahun 2015 mengenai Organisasi Kementerian Negara 2015, ini bisa dilakukan beberapa opsi.

"Kiranya memang Presiden ingin menyederhanakan koordinasi dalam hal Perdagangan Luar Negeri (DAGLU) ke dalam organisasi Kementrian Luar Negeri, perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama tentu jenis perdagangannya, apakah ekspor atau impor atau dua-duanya? Karena kompleksitasnya misal koordinasi hulu hilir importasi barang mentah industri atau meningkatkan ekspornya saja. Atau memang seluruh fungsi DAGLU," katanya.

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana menyarankan agar wacana penggabungan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri dikaji secara mendalam.

Ia menduga wacana tersebut muncul karena pemerintah meniru Australia yang menjadikan Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan mereka menjadi satu.

"Kemungkinan ini mau meniru di Australia, di sana ada Department Curent Afair and Trade, dugaan saya seperti itu. Namun perlu diketahui, bahwa ide Australia itu adalah sebagai negara yang bertumpu pada diplomasi ekonomi, maka penggabungan dua departemen itu jadi relevan," ujarnya.

Hikmahanto mengingatkan, urusan kebijakan luar negeri tidak hanya soal ekonomi, tapi juga politik, pertahanan dan lainnya. Jika Indonesia ingin menjadikan semua kebijakan luar negeri termasuk eskpor impor menjadi satu tangan, maka penggabungan bisa saja dilakukan.

"Namun yang pasti agak repot kalau pemerintah kita lakukan itu. Saya belum tahu bagaimana strukturnya nanti, tetapi tidak semua Direktorat Jenderal di Kemendag bisa masuk ke Kemenlu. Ini akan menjadi beban bagi siapapun yang memimpin (Menterinya)," ujarnya.

Hikmahanto berpendapat, ada beberapa masalah teknis di Perdagangan yang di luar kemampuan Kemenlu, sehingga perlu kajian mendalam. Terlebih jika menteri luar negerinya, misalnya seorang diplomat yang kurang paham kebijakan perdagangan.

"Kalau benar nanti disatukan, pasti ada Dirjen yang harus dipindah dari Kemendag ke kementerian lain, misalnya, Koperasi dan UMKM. Lalu bicara ekspor impor juga, produk impor seperti ayam, daging, hingga sayur dan buah itu kan juga melibatkan Kementerian Pertanian, bagaimana produk impor tidak mengganggu petani dan peternak lokal. Jadi ada fungsi-fungsi teknis yang tidak bisa masuk ke Kemenlu," tuturnya.

Pengamat Politik Internasional, Arya Sandhiyudha melihat, esensinya penggabungan itu bukan pada nomenklatur, tetapi penguatan fungsi struktural di dalam Kemenlu dan peningkatan capaian kinerja Kemenlu. Menurutnya, wacana ini juga sinyal untuk DPR RI, Komisi I utamanya perlu mengawasi dan mendukung agenda Kemlu.

"Saya kira bukan peleburan dua Kementrian itu maksudnya, tetapi penguatan fungsi diplomasi ekonomi di Kemenlu. Jadi untuk agenda perdagangan luar negeri nanti leading sector nya Kemenlu untuk memudahkan garis koordinasi," katanya.[tar]

Komentar

x