Find and Follow Us

Senin, 21 Oktober 2019 | 18:10 WIB

Iuran BPJS Naik 100% Berat, Nasdem Usulkan Ini

Rabu, 9 Oktober 2019 | 14:09 WIB
Iuran BPJS Naik 100% Berat, Nasdem Usulkan Ini
Politisi NasDem, Okky Asokawati
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100% pada Januari 2020, jelas membebani rakyat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Ada usulan agar kenaikannya tidak sebesar itu.

Dalam rilis kepada media di Jakarta, Rabu (9/10/2019), politisi NasDem, Okky Asokawati mengatakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah opsi terakhir untuk memastikan efektifnya program jaminan kesehatan ini.

"Sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan, ada baiknya pemerintah berikhtiar dulu agar besaran kenailan iuran dapat lebih ditekan dengan berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan kementerian,," kata mantan model era 60'an ini.

Kata mantan politisi PPP ini, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100%, tentu saja memberatkan rakyat. Disarankan agar BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan program-program di daerah. "Banyak pemerintah daerah yang menerbitkan program kesehatan bagi warga daerahnya. Kenapa tidak, program tersebut dikolaborasikan dengan BPJS Kesehatan, jadi tidak terpisah. Dengan cara ini besaran iuran dapat ditekan dengan asumsi warga mendapat subsidi dari daerah," kata Okky.

Dalam konteks tersebut, Okky menyebutkan, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengetahui data pemda mana saja yang mengeluarkan kebijakan kesehatan di tiap-tiap daerah. "Meski program kesehatan di daerah ini sangat tergantung kemampuan anggaran di masing-masing daerah. Tapi setidaknya, dengan data ini akan diketahui mana saja daerah yang terdapat program kesehatan dan yang tidak," urai Okky.

Ia meyakini, usulan tersebut bisa menekan besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Semisal, jika di suatu daerah mendapat subsidi dari pemdanya, maka besaran kenaikan iuran dapat ditekan. "Misalnya di suatu daerah Pemda menyubsidi iuran BPJS Kesehatan warganya Rp 10 ribu, maka sisanya masyarakat yang membayarnya," tambah Okky.

Meski kata dia, risiko metode ini menjadikan besaran iuran akan beragam di masing-masing daerah karena tergantung kemampuan daerah dalam memberi subsidi ke warganya.

Anggota Komisi Kesehatan DPR dua periode ini menambahkan, selain langkah tersebut, upaya lainnya dengan cara menyisir perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja yang masih belum memberi fasilitas BPJS Kesehatan kepada karyawannya.

Langkah ini, kata Okky, akan meningkatkan kepesertaan masyarakat dan mendisiplinkan pembayaran iuran. "BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyisir perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan," tambah Okky.

Di bagian akhir, Okky mengkritik pernyataan sejumlah pejabat di BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan yang membuat narasi tidak tepat terkait dengan persoalan BPJS Kesehatan ini.

Ia mencontohkan soal pernyataan tentang warga yang dianggap manja karena sering ke rumah sakit yang mengakibatkan keuangan BPJS terganggu. Termasuk membandingkan belanja beli rokok dengan ketaatan membayar iuran BPJS Kesehatan.

"Pernyataan para pejabat di BPJS dan Kemenkeu ini yang menambah kegalauan masyarakat. Baiknya gunakan narasi dan argumentasi yang rasional, berpihak dan empatik. Bukan justru membuat narasi yang menambah kegelisahan publik," saran model senior ini. [ipe]



Komentar

x