Find and Follow Us

Senin, 21 Oktober 2019 | 18:10 WIB

Rizal Sebut RI Belum Merdeka dari Kesejahteraan

Rabu, 9 Oktober 2019 | 19:20 WIB
Rizal Sebut RI Belum Merdeka dari Kesejahteraan
Ekonom senior Rizal Ramli - (inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sebelum berkuasa, Presiden Joko Widodo pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi nasional bisa 7%. Dalam perjalanannya, janji tersebut sulit terealisasi. Kini bahkan mandek di angka 5%.

Ekonom senior Rizal Ramli menyebutkan telah terjadi paradoks di Indonesia. Di mana, masalah di dalam negeri dan luar negeri, semakin kompleks. Namun, integritas, kualitas dan kompetensi para pemimpin di berbagai level bukannya meningkat, malahan merosot. "Sulit untuk mengharapkan keadilan dan kemajuan," tegas Rizal, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Ya, mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman wahid ini, layak untuk tidak yakin dengan dinamika ekonomi terkini. Berbagai asumsi makro, mulai dari penerimaan pajak hingga investasi, naga-naganya sulit mencapai target.

Alhasil, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa target pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,3%, sulit diraih. Paling banter, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mematok angka 5,08%-5,1%.

Melanjutkan keterangan, Rizal yang dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang sempat mendekam di penjara Sukamiskin pada 1978 ini, menyebutkan, tuntutan rakyat terhadap keadilan dan kemajuan justru membesar. "Banyak dari kita memperjuangkan demokrasi dengan segala resiko dan pengorbanan" tegas dia.

Dengan harapan, sambungnya, akan membawa keadilan dan kemakmuran. "Tetapi ternyata, demokrasi telah dibajak oleh oligarki dan politik uang," papar Rizal dengan nada kecewa.

Dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alenia empat disebutkan tujuan Negara Republik Indonesia. Yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. "Hal ini semakin tidak adil, semakin nepotis dan semakin koruptif. Waktunya kita mengingat kembali tujuan kemerdekaan kita," tandas mantan Menko Kemaritiman di pertengahan pemerintahan Jokowi ini. [ipe]

Komentar

x