Find and Follow Us

Jumat, 15 November 2019 | 02:01 WIB

Jokowi Harus Rombak Total Menteri Ekonomi

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 14 Oktober 2019 | 15:06 WIB
Jokowi Harus Rombak Total Menteri Ekonomi
Ekonom dari Indef Bhima Arya Yudhistira
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor ekonomi meleset. Seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, cadangan devisa, dan lainnya.

Menyikapi hal itu pada periode kedua, Ekonom dari Indef Bhima Arya Yudhistira menyarankan sebaiknya, semua menteri sektor ekonomi jilid I tak dipakai di jilid ke II atau dirombak semua.

Kemudian, pembantu ekonomi peridoe kedua ini juga harus bebas dari kepentingan politik jangka pendek, harus profesinal, tidak dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, dan yang penting memiliki integritas. Tujuannya agar ekonomi Indonesia tidak terpuruk lagi, tapi bangkit dan menbuat masyarakat sejahtera.

"Kementerian BUMN, Kementan, Kemendag harusnya dari kalangan usaha juga. Sementara Menkeu, Bappenas dan Menko Perekonomian bisa dari pejabat karir, ekonom atau akademisi," kata Bhima, Senin (14/10/2019).

Bukan tanpa sebab dia menyarankan hal itu. Sebab, kebijakan tim ekonomi saat ini banyak yang tidak sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan. Misal, paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan Menko Perekonomian Darmin Nasution belum juga membuahkan hasil yang baik.

Dia mengatakan, paket-paket kebijakan itu tidak berjalan, lantaran kurang koordinasi. Malah, di pos Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno lebih kacau lagi. Indikasinga banyak pejabat BUMN yang terjerat kasus korupsi di KPK.

Kemudian, kata dia, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga harus diganti. Dimana Politisi Nasdem itu juga harusnya fokus di KPK karena namanya sudah sering disebut-sebut.

Sementara Amran, kinerjanya selama ini belum bisa memperbaiki daya beli petani dan nilai tukar petani. Nah, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga harus ikut diganti.

Dia sudah tidak layak berada di Kabinet. Menkeu ke depan harus kredibel dan berpihak kepada rakyat. "Menteri Keuangan perlu diganti karena rasio utang naik, sementara pertumbuhan stagnan. Ini namanya tidak berkorelasi. Lalu, beban utang dan bunga membengkak, serta penerimaan pajak digenjot terlalu tinggi," kata dia.[jat]

Komentar

x