Find and Follow Us

Minggu, 17 November 2019 | 09:01 WIB

Menteri Kelautan Baru Harus Lebih Oke dari Bu Susi

Minggu, 20 Oktober 2019 | 16:29 WIB
Menteri Kelautan Baru Harus Lebih Oke dari Bu Susi
Sekjen Kiara, Susan Herawati
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menegaskan, Menteri Kelautan dan Perikanan amyar harus lebih bagus dari sebelumnya. Termasuk urusan menenggelamkan kapal ikan ilegal.

"Kami melihat, kedaulatan yang dibangun selama ini oleh KKP hanya sebatas penenggelaman kapal, tapi tidak masuk ke dalam ranah perampasan ruang hidup nelayan dan perempuan nelayan," kata Sekjen Kiara, Susan Herawati di Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurut Susan, lima tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, konsep poros maritim dunia masih sebatas mimpi. Hal itu, antara lain karena orientasi kebijakan investasi yang tidak berpihak kepada kehidupan masyarakat pesisir seperti nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

"Fakta-fakta di lapangan menunjukkan paradoks pembangunan di tengah mimpi membangun Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, di mana hak-hak masyarakat justru diabaikan," kata Susan.

Informasi saja, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pernah mengatakan bahwa penangkapan ikan secara ilegal harus dijadikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir karena melibatkan banyak kewarganegaraan.

Indonesia, ujar dia, terus berupaya menggalang dukungan negara-negara lain untuk membentuk komunitas yang menyetujui menjadikan kejahatan perikanan tersebut sebagai transnational organized crime.

Ia mengatakan kapal yang ditangkap umumnya memiliki anak buah kapal (ABK) atau kru dari berbagai negara. Ada yang dari Indonesia, Peru, Myanmar, dan lainnya.

Menurut dia, kebanyakan kapal pelaku penangkapan ikan ilegal itu beroperasi secara global, di mana mereka tidak hanya menangkap ikan di satu negara, tetapi juga di berbagai negara.

Oleh karena itu, ujar dia, menggalang dukungan untuk menjadikan kejahatan perikanan sebagai transnational organized crime menjadi penting. Namun, Menteri Susi menyebutkan bahwa hingga saat ini baru sekitar 16 negara yang menyatakan dukungan.

Tak hanya itu, ia juga menginginkan ada hak laut (ocean rights) bagi laut lepas karena jika 71 persen dari planet bumi adalah laut, 61 persen merupakan laut lepas.

Selama ini, Indonesia memprioritaskan untuk mengelola laut secara berkelanjutan, antara lain dengan berkomitmen untuk memberantas penangkapan ikan ilegal dan kejahatan perikanan terorganisir transnasional. [tar]

Komentar

x