Find and Follow Us

Jumat, 6 Desember 2019 | 07:18 WIB

Ketahanan Pangan Perlu Keputusan Politik yang Kuat

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 21 Oktober 2019 | 17:52 WIB
Ketahanan Pangan Perlu Keputusan Politik yang Kuat
Anggota DPR Herman Khaeron - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota DPR Herman Khaeron mengatakan, untuk mewujudkan etahanan pangan nasional perlu keputusan politik yang kuat dari pemerintah.

Sebab, papar kader Demokrat ini, berbagai masalah yang muncul sebagai kendala mewujudkan ketahanan pangan harus didukung kebijakan pemerintah pusat yang kuat. "Bicara pangan, maka kita langsung berpikir produksi beras," ujar Herman dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Tantangan dan Peluang Pangan Dalam Negeri, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Lanjut Herman, berkurangnya luas lahan pertanian menjadi masalah krusial. Sementara, mencari lahan baru yang cocok untuk pertanian, seperti sawah, tidak mudah. Karena itu, harus ada keputusan politik yang kuat. Lahan pertanian tidak boleh diubah. Supaya lahan pertanian yang ada saat ini, tidak terus menyusut.

Berkurangnya lahan pertanian, di antaranya seperti karena gencarnya pembangunan. Seperti infrastruktur, industri dan perumahan. "Jadi, butuh keputusan politik yang kuat, untuk melindungi lahan pertanian," kata Herman.

Menurutnya, diversifikasi pangan juga perlu dilakukan. Selain beras, juga ada sagu dan jagung. Serta memaksimalkan potensi perikanan. Di mana luas lautan Indonesia, dua pertiga dari daratan.

Dalam FGD menghadirkan pembicara lainnya. Seperti Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Rachmi Widiriani; Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB, Hermanto Siregar; dan Pengamat Pertanian, Khudori.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Rachmi Widiriani mengatakan, sejak 2012, ketahanan pangan dan gizi terus disosialisasikan.

"Ada dua hal yang penting terkait ketahanan pangan dan gizi. Pertama kecukupan pangan tidak hanya cukup jumlahnya. Tapi juga bagaimana pangan mensupor untuk kesehatan. Dan yang kedua. Bagaimana kelanjutan pangan itu diproduksi," ujarnya.

Lebih lanjut Rachmi mengatakan, pihaknya akan terus menyuarakan ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, efektifitas ketahanan pangan, dan sanitasi serta pencegahan infeksi menjadi perhatian.

Pada 2015-2018, terdapat 177 kabupaten/kota yang meningkat status ketahanan pangannya. Global food security indeks kita juga naik, dari 74 ke 65. Selain itu, rata-rata pertumbuhan pangan strategis, terdapat peningkatan. Seperti produksi padi, jagung, cabe, dan sebagainya. "Dari sisi ketersediaan energi, juga mengalami peningkatan. Kami sudah menghitung itu," pungkasnya.

Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB, Hermanto Siregar mengatakan, lahan pertanian dan sumber komoditi pangan, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Misal GDP pertanian masih berkontribusi PDB 13 persen, mayoritas dari berbagai komoditi dari Jawa. "Apa yang terjadi kalau pulau Jawa rusak ekosistemnya. Padi lebih dari separuh dari Jawa," ujarnya.

Menurut Hermanto, ancaman konversi lahan selain infrastruktrur, perumahan industri juga fragmentasi lahan. "Misal seseorang dapat warisan tanah pertanian 5 hektar pertanian, itu akan terus menyusut lahannya, dibagi ahli waris dan seterusnya," ujarnya.

Pengamat Pertanian, Khudori mengatakan, kebijakan stabilisasi harga pangan harus ada. "Sekarang apa yang dilakukan, satu-satunya beras. instrumen stabilisasi pasar, yang masih ada operasi pasar. Hampir semua mekanisme pangan di luar beras diserahkan ke pasar," ujar Khudori.

Walaupun kata dia, ada aturan dari Kemendag, ada 9 produk komoditas. "Namun itu realitas di lapangan diserahkan ke pasar," jelasnya.

Khudori mengatakan, pemerintah harus cerdas, komoditas mana yang menjadi prioritas. Pertama yah beras. Setelah itu, baru komoditas lainnya. Dia juga mengusulkan ada juga subsidi output. "Perlu dilakukan juga peningkatan produksi. Memanfaatkan inovasi dan teknologi. Meningkatkan produksi, harus perhatikannya juga pelaku," kata dia. [ipe]


Komentar

x