Find and Follow Us

Rabu, 13 November 2019 | 13:43 WIB

Inilah Salah Satu Obat Peningkatan Produksi Migas

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 21 Oktober 2019 | 18:45 WIB
Inilah Salah Satu Obat Peningkatan Produksi Migas
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diminta langsung tancap gas mempercepat produksi. Setelah mendapat persetujuan pengembangan atau (Plan of Development/PoD) blok migas.

Apalagi pemerintah telah memberikan penyederhanaan untuk mempercepat kegiatan operasi hulu migas. Demikian dikatakan Plt Dirjen Migas Djoko Siswanto dalam diskusi "Menakar Prospek Hulu Migas di Periode dua" di Jakarta, Senin (21/10/2019). "PoD yang sudah disetujui, segera saja dikerjakan. Terus kalau tidak ekonomis, tidak dikerjakan, pindah ke gross split, lalu minta diskresi, langsung selesai kok," kata Djoko.

Sementara untuk meningkatkan tambahan produksi migas, kata dia, lapangan-lapangan yang sudah tua harusnya diserahkan ke Pertamina tanpa adanya negosiasi. Namun dengan diberi kewenangan menjalankan bersama mitra kerja sama. "Tidak usah negosiasi. Diberi kewenangan saja untuk diberi investor kerja sama," ujar dia.

Sementara, Wakil Kepala SKK Migas, Fatar Yani Abudarrahman mengatakan, dalam lima tahun terakhir ini para pemangku kebijakan terlihat khawatir dalam mengambil keputusan terkait bisnis hulu migas. Sebab, mereka was-was dengan kebijakan yang diambil.

Mereka khawatir kebijakan yang diambil punya risiko hukum. Dengan demikian, dia berharap para penegak hukum melihat lebih jernih lagi terkait bisnis ini.

Contohnya, saat penandatanganan PoD Blok Masela. Pihaknya menghitung ulang biaya terkait rencana pengembangan dengan cepat agar Blok Masela segera dapat dikembangkan.

Namun saat akan dilakukan proses penandatanganan Blok Masela, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pihaknya untuk meminta keterangan. Padahal menurutnya tidak ada masalah yang dipersoalkan oleh KPK.

"Baru mau tanda tangan kita dipanggil KPK. Padahal tidak ada apa-apa. Ke depan teman-teman hukum bisa melihat jernih industri migas. Ini salah satu hambatan kita," kata Fatar. [ipe]


Komentar

x