Find and Follow Us

Minggu, 17 November 2019 | 09:40 WIB

Freeport dan Mimika Sepakat Manfaatkan Tailing

Rabu, 23 Oktober 2019 | 10:11 WIB
Freeport dan Mimika Sepakat Manfaatkan Tailing
(Foto: ist)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Manajemen PT Freeport Indonesia bersama Pemkab Mimika menyepakati pemanfaatan tailing, atau pasir sisa tambang (sirsat) untuk mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

Nota kesepahaman tentang pemanfaatan tailing tersebut ditandatangani Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (22/2019).

Tony yang dihubungi dari Timika, Selasa, mengatakan nota kesepahaman antara PT Freeport dengan Pemkab Mimika tentang pemanfaatan dan pengelolaan tailing tersebut merupakan implementasi dari peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK yang ditetapkan kembali pada 2018.

Sebelumnya, Freeport dan Pemkab Mimika sudah menjalin kerja sama serupa yang tertuang dalam nota kesepahaman pada 2006 dan 2013. "Kami para pihak yang terlibat dalam pembuatan nota kesepahaman ini telah dan akan terus memanfaatkan tailing sebagai bahan konstruksi dalam beberapa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, seperti pembangunan jalan, jembatan, bangunan, dan lainnya," jelas Tony.

Saat penandatanganan nota kesepahaman antara pihak Freeport dan Pemkab Mimika itu, hadir juga pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kesepakatan tersebut berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan setelahnya dapat ditinjau serta diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyambut positif kesepakatan dimaksud dan berharap material tailing yang dihasilkan PT Freeport dan kini diendapkan di wilayah dataran rendah Mimika (sisi utara Kota Timika) dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya guna mendukung pembangunan pelbagai proyek infrastruktur dan konstruksi lainnya.

Pemkab Mimika, kata Omaleng, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan tailing yang telah diambil dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK dan wilayah penunjang PT Freeport Indonesia.

"Kami menunjuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan tailing ini," kata Omaleng. [tar]

Komentar

x