Find and Follow Us

Jumat, 6 Desember 2019 | 07:58 WIB

Sengkarut Data Sawah, Mentan Syahrul Percaya BPS

Minggu, 27 Oktober 2019 | 09:30 WIB
Sengkarut Data Sawah, Mentan Syahrul Percaya BPS
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pernyataan mantan menteri pertanian Amran Sulaiman yang menyalahkan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang data bku sawah, menuai kritikan. Seharusnya seluruh pejabat negara mengacu kepada data BPS.

Selain itu, Amran mempertanyakan skema Kerangka Sampel Area (KSA) yang digunakan BPS dalam memproyeksikan luas panen. Sejumlah pihak menilai tudingan tersebut tidak jelas.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Darori Wonodipuro menilai, pernyataan Amran sangat tidak relevan. Data BPS merupakan data resmi agtas nama pemerintah. Kalau data BPS diragukan seorang pejabat negara lantas percaya kepada siapa?

"Ya kalau BPS salah, sama percaya siapa lagi. Ya kan BPS itu apapun yang dikeluarkan oleh BPS itu salah atau benar harus kita akui karena itu sudah melalui kajian dan pertimbangan para pakar. Itu juga resmi dari pemerintah," kata Darori kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (10/26/2019).

Darori melihat, Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah sosok yang cermat, teliti serta lebih berhati-hati dengan data. "Kalaupun Amran bilangnya salah, yang biarin saja dia sudah selesai kan. Kalaupun dibilang salah, nanti juga akan dikroscek oleh Mentan yang baru. Tetapi untuk saat ini kita percaya data BPS," tuturnya.

Sementara, pengamat pertanian dari IPB, Prof Dwi Andreas berpandangan senada. Dia heran atas keraguan terhadap data BPS. "Tahun 2017 itu saya kritik habis-habisan ketika dikatakan surplus beras 17,6 juta ton. Pada 2015 surplus 10 juta ton, barangnya mana? Kalau benar ya sama saja Indonesia eksportir beras terbesar di dunia," kata dia di kesempatan terpisah.

Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) ini menjelaskan, ketika BPS mengeluarkan data berdasarkan kerangka sampel analisis, angka Kementan selisih 47% lebih tinggi dari BPS.

"Saya sudah pernah diajak langsung oleh teman-teman di BPS untuk menghitung luasan lahan, saya bisa katakan faktor human error tidak ada, atau kecil sekali, karena petugas harus datang betul-betul ke lokasi, dalam kondisi apapun," jelasnya.

Petugas BPS, lanjutnya, harus mengirim data dari titik koordinatnya. Jika tidak mengirim data dari lokasi yang di tentukan, maka warnanya berubah di sistem server BPS Pusat, yang menandakan pengiriman tidak akurat.

Pada 2018, BPS mendapatkan data bahwa luas lahan baku sawah sebesar 7.105.145 hektar (Ha). Angka itu turun dibanding data luas lahan baku sawah 2013 seluas 7.750.999 Ha.

Sedangkan Kerangka Sampel Area (KSA), merupakan metode perhitungan luas panen khususnya tanaman padi dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN.

Untuk menghitung produksi maka memerlukan data luas panen dan produktivitas, sementara untuk luas panen tergantung dari data luas lahan baku sawah.

Lalu, untuk menghitung luas bahan baku sawah, tim BPS harus datang langsung ke titik koordinat yang ditentukan melalui citra satelit. Setelah ada di titik koordinat kemudian tim BPS mengambil foto.

Amran, sebelumnya mengatakan, data yang diambil BPS, BIG, dan BPN, setelah dicek 92% sampel yang diambil salah. Amran mengaku baru bisa menyampaikan hal ini setelah lengser dari jabatan Menteri Pertanian yang diembannya.

Ia menambahkan, data persawahan yang diambil menggunakan citra satelit pun tidak benar. "Data pangan yang ada dengan teknologi tinggi itu salah, dengan citra satelit itu salah. Ini harus diperbaiki," ucap Amran.

Dengan kesalahan data luas sawah tersebut, ia menyebut kuota subsidi pupuk pada 2021, berpotensi berkurang hingga 600 ribu ton. Hal tersebut akan membuat banyak petani tidak bisa mengakses pupuk, sehingga membuat produksi turun.

Amran menuturkan, telah memeriksa data tersebut dengan empat tim yang tidak termasuk dari BPS atau pun Kementan. Ditemukan perbedaan yang sangat signifikan antara data lapangan dan data satelit pada wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan, serta Jawa Timur. Di mana, Banyuasin ada 9.700 hektare tetapi dalam satelit nol. Di Jawa Timur ada 200 ribu hektare tambahan.

Mementahkan ucapan Amran, Menteri Pertanian baru Syahrul Yasin Limpo menegaskan data pangan yang dipakai Kementerian Pertanian tetap menggunakan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dia menilai data BPS bisa dipertanggung jawabkan. "Datanya satu yaitu BPS, jangan ada data pertanian lagi," tegas Syahrul. [tar]

Komentar

x