Find and Follow Us

Rabu, 13 November 2019 | 14:10 WIB

Indef:Tim Ekonomi Rasa Parpol, Kasihan Sri Mulyani

Kamis, 31 Oktober 2019 | 04:09 WIB
Indef:Tim Ekonomi Rasa Parpol, Kasihan Sri Mulyani
Pengamat Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, Kabinet Indonesia Maju terlalu gemuk alias obesitas. Termasuk tim ekonominya. Padahal, tugas berat menanti.

Dalam diskusi publik bertajuk Kabinet Indonesia Maju dan PR Bangsa di Media Center DPR, Jakarta, Rabu (30/10/2019), Bhima menyebut penurunan daya saing Indonesia di kancah global dari 45 ke 50. Di lain sisi, Jokowi terlalu mengakomodir tokoh parpol pendukungnya untuk masuk ke tim ekonomi.

"Kita jadi kasihan kepada Bu Sri Mulyani. Beliau menteri keuangan yang profesional dan berprestasi. Sementara menko dan menperin-nya orang parpol. Kita tahulah bagaimana kinerja keduanya," papar Bhima.

"Kenapa kita sebut kabinet obesitas, tumpukan lemak, dalam artian tekanan dari parpol sehingga pos yang seharusnya diisi oleh profesional tidak ada," lanjutnya.

Selain itu, dia mengkritik dominasi BUMN dalam mega proyek infrastruktur. Alhasil, program mulia yang digagas Presiden Jokowi ini, tidak mampu mendongrak pertumbuhan ekonomi secara cepat. Akan berbeda kondisinya apabila peran swasta lebih dilibatkan dalam menggarap infrastruktur di negeri ini.

Bhima juga mempertanyakan perubahan nomenklatur Kemenko Maritim menjadi Kemenko Maritim dan Investasi. Artinya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian, namun Kemenko Maritim dan Investasi.

"Padahal, masalah investasi itu terkait dengan masalah teknis. Misalnya soal insentif fiskal di bawah kementerian keuangan. Serta berkaitan dengan kemenperin dan kemendag. Di mana, ketiganya berada di bawah Kemenko Perekonomian," ungkapnya.

Diingatkan, sejumlah negara tetangga seperti Singapura dan Hongkong, terang-terangan bicara potensi resesi ekonomi di tahun depan. Demikian pula Eropa dan Amerika Serikat. Kalau itu benar terjadi, tentu saja, berdampak kepada Indonesia.

Sementara Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi NasDem, Arkanata Akram mengatakan, keputusan Jokowi terkait menteri bidang perekonomian adalah yang terbaik. Seluruh pihak yang kompeten di bidang ekonomi, diharapkan bisa bekerja sama, meningkatkan koordinasi dan soliditas. [ipe]

Komentar

Embed Widget
x