Find and Follow Us

Selasa, 10 Desember 2019 | 11:22 WIB

KLHK Rencanakan Pencegahan Karhutla Berbasis Desa

Kamis, 14 November 2019 | 11:33 WIB
KLHK Rencanakan Pencegahan Karhutla Berbasis Desa
(Foto: Humas LHK)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menerapkan strategi pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020 dengan menekankan pada aspek pencegahan. Disamping terus mengintensifkan pengendalian Karhutla yang dilakukan di 2019, KLHK juga akan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak atau desa.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan hasil analisis data hotspot lima tahun terakhir, pada 2018 terdapat 4.140 Desa Rawan Karhutla.

"Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) yang masuk desa rawan karhutla dapat berkolaborasi dengan kami agar target tahun 2020 jumlahnya menurun hingga 1.200 desa rawan karhutla," ujar Bambang.

Ada tiga pilar utama dalam pengendalian karhutla, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pertama yaitu pencegahan yang sedang kita dorong ini meliputi sistem yang dibangun untuk pemantauan titik panas dan titik api. Patroli terpadu, dan deteksi dini juga bagian penting dari pencegahan.

"Kami lakukan tumpang susun atas peta kawasan hutan, Kawasan Hidrologi Gambut, titik moratorium, izin konsesi kehutanan dan perkebunan. Pendekatan spasial ini yang jadi baseline. Pilar selanjutnya yaitu penanggulangan terus dilakukan, dan yang ketiga pemulihan, di antaranya melalui kegiatan RHL," jelas Bambang.

Upaya awal pencegahan Karhutla dilakukan dengan inventarisasi potensi setiap desa-desa rawan, membentuk kelompok dan melakukan fasilitasi kepada masyarakat, merencanakan kegiatan sesuai potensi desa, serta menyiapkan tenaga pendamping desa.

Kementerian/Lembaga lain pun terlibat dalam penerapan strategi pencegahan dan pengendalian karhutla berbasis desa ini. "Dengan BPPT kami mengembangkan teknologi pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB) dan pengolahan cuka kayu. Kementerian PUPR membangun sarana prasarana desa seperti irigasi, dan embung serta membangun infrastruktur di gambut yaitu sekat kanal. Dari aspek pembiayaan, penggunaan Dana Desa untuk Dalkarhutla di Kementerian Desa, menyiapkan regulasi terkait insentif Dana Transfer Daerah di Kementerian Keuangan, dan mendorong perluasan penggunaan Dana Tak Terduga di Kementerian Dalam Negeri," jelas Bambang.

"Kami juga berupaya meningkatkan livehood masyarakat desa, melalui diversifikasi usaha pertanian. Pemerintah memberikan insentif sesuai potensi desa, misalnya potensi perikanan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dukungan bibitnya, pembangunan infrastruktur berupa embung dan saluran air, pendampingan, sampai dengan pemasaran yang dapat didukung melalui program CSR," tambah Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur oleh regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian.

Dari aspek penegakan hukum, KLHK melakukan langkah-langkah penguatan. Untuk memperluas skala penindakan, KLHK mendorong keterlibatan Pemda dalam pengawasan. Sedangkan untuk memperkuat efek jera, KLHK menerapkan pidana tambahan dan penegakan hukum multidoor. Selain itu, KLHK juga memperkuat sistem monitoring melalui Intelligence Center di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK.

"Untuk memastikan strategi ini berjalan, kami melakukan sinergitas program dalam pengendalian karhutla, di Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK," kata Bambang. [*]

Komentar

x