Find and Follow Us

Jumat, 13 Desember 2019 | 17:34 WIB

DPR Minta Pemerintah Perbaiki Tata Niaga Nikel

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 14 November 2019 | 22:18 WIB
DPR Minta Pemerintah Perbaiki Tata Niaga Nikel
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah diminta segera memperbaiki tata niaga nikel agar lebih menguntungkan bagi penambang nikel nasional.

Seiring dengan laporan dari pelaku usaha mengenai harga beli nikel yang tidak mengikuti ketentuan dari pemerintah terkait Harga Patokan Mineral (HPM). Hal ini disuarakan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyebutkan, tata niaga yang dimaksud mengenai transkasi nikel antara penambang dan smelter.

Menurutnya ada praktik tidak sehat dan harua segera diselesaikan. "Saya usul agar Komisi VI segera memanggil menteri terkait agar mengatur tata niaga yang berpihak kepada merah putih, bukan ke smelter-smelter," kata Andre di Jakarta, Kamis (13/11/2019).

Andre menuturkan, praktik tidak sehat itu diduga melibatkan perusahaan surveyor yang bertugas menilai tingkat kadar nikel. Dari laporan yang diterimanya, surveyor tersebut bukan perusahaan yang telah ditunjuk pemerintah.

"Logikanya ada harga patokan, tapi smelter begitu percaya diri berani menekan pengusaha lokal. Berarti ada kekuatan dibelakangnya, kami akan investigasi, kalau perlu buat panja," kata dia.

Politikus asal Sumatera Barat ini memastikan, pihaknya akan membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. "Di sini terlihat jelas ada ketidakadilan, ketidakberpihakan terhadap pengusaha tambang nasional. Saya harap Komisi VI keluarkan rekomendasi untuk lingdungi sumber daya kita. Ini sesuai dengan pidato Pak Jokowi, dia bilang akan gigit siapapun yang suka impor dan mengganggu pengusaha nasional," ucap Andre.

Di awal 2020, bijih nikel dilarang untuk ekspor. Artiannya, hanya terserap di dalam negeri. Namun sayang menjelang batas waktu ekspor itu tata niaga dalam negeri belum menguntungkan pelaku tambang. Keluhan tata niaga nikel disampaikan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).

Bahkan, disebutkan adanya dugaan kartel yang membuat harga jual beli nikel rendah. Dugaan itu telah dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak tiga bulan lalu. [ipe]


Komentar

x