Find and Follow Us

Jumat, 13 Desember 2019 | 16:55 WIB

Kisruh Maruda, KBN Selamatkan Aset dari Swasta

Oleh : Willi Nafie | Selasa, 19 November 2019 | 12:30 WIB
Kisruh Maruda, KBN Selamatkan Aset dari Swasta
(Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kisruh Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara terus mengemuka. Ada upaya untuk menguasai aset negara mencuat di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Hasil kajian Lembaga Pengkajian dan Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) yang ditandatangani Monisyah selaku Sekretaris Jenderal LPIPB dan Teddy Mulyadi Direktur Pengkajian LPIPB di Jakarta, Senin (18/11/2019), memaparkan banyak kejanggalan.

PT KBN memutuskan untuk membangun pelabuhan khusus bekerja sama dengan swasta pada 2004. saat lelang untuk mencari mitra bisnis pada 29 Juni 2004, hanya diikuti 2 perusahaan, yakni PT Alfa Karsa Persada dan PT Karya Teknik Utama (KTU). Diputusukan untuk lelang ulang.

Setelah diulang, PT Alfa Karya Persada justru mundur dari proses lelang. Terpaksa, Direksi KBN menetapkan KTU sebagai mitra usaha pengembangan lahan kawasan Marunda.

Ketika coba ditelisik, PT KTU yang dimiliki WA, pemilik 6 perusahaan lain yang beroperasi di areal PT KBN di kawasan Marunda, Cilincing. Yakni PT Karya Teknik Pasirindo, PT Kurnia Tirta Samudera Makmur, PT Kawasan Tanah Air, PT Bunga Teratai Berkembang, PT Kreasi Tehnik Bahari, dan PT Kawasan Timur.

Setelah diteken perjanjian kerja sama antara PT KBN dan PT KTU, maka pada 28 Januari 2005, dibentuklah perusahaan patungan PT Karya Citra Nusantara (KCN). Sejak pembuatan perjanjian induk No. 04/PJ/DRT/01/2005 sampai sekarang ini muncul berbagai keanehan dan permasalahan hukum, diantaranya: di perusahaan patungan tersebut, saham KBN hanya 15%, sementara KTU malah mendominasi 85%.

Merasa mayoritas, KTU mengajukan 2 kali addendum yang memperpanjang jangka waktu pembangunan, mengubah pasal dari yang semula pembangunan dilakukan oleh PT KCN, menjadi dilakukan oleh PT KTU, dan pasal penilaian atas kelayakan total investasi yang sebelumnya dilakukan oleh konsultan independen, menjadi konsultan yang ditunjuk oleh pihak PT. KTU. Akibatnya, PT KBN kehilangan kontrol atas semua pembangunan dan kerja sama tersebut.

Setelah 6 tahun tepatnya 5 November 2012, terjadi pergantian Direksi PT KBN, di mana HM Sattar Taba ditunjuk sebagai Direktur Utama KBN. Di melihat banyaknya masalah mendera KCN. Selanjutnya dia mengambil langkah forensic legal auditor, bekerja sama dengan KTU, serta legal auditor DR Robinson Sulaiman.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disimpulkan, kerja sama pendirian anak perusahaan PT KCN tidak sesuai ketentuan dan berlarut-larut. Sehingga keluarlah rekomendasi BPK terhadap Direksi KBN.

Berdasarkan renegosiasi KBN dan KTU diputuskan bahwa kerja sama kedua belah pihak hanya pada sebagian lahan (keseluruhan Pier-I dan sebagian Pier II) dan Addendum perubahan komposisi saham menjadi fifty-fifty.

Dalam RUPS-LB di PT KCN, 18 Desember 2014, disepakati perubahan komposisi saham dan peningkatan modal dasar secara bertahap. Kala itu, KBN menyetor modal hingga Rp294 miliar, sedangkan KTU belum menyetor kewajibannya sebesar Rp294 miliar. Setelah ditelisik, KTU juga belum pernah menyetorkan modal awal pendirian KCN lebih dari Rp174 miliar.

Selain itu, KTU juga tidak mengurus izin-izin reklamasi dan pembangunan pelabuhan, melanggar Perda No 1 tahun 2014 tentang RDTR sehingga Pemda DKI Jakarta menyegel pembangunan yang dilakukan KCN. Salah satu yang disegel Pemprov DKI Jakarta sesuai surat segel No. 554.076.98/SS/U/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 atas pembangunan Dermaga PT KCN.

Tidak itu saja, perbuatan melawan hukum kembali dilakukan oleh PT KCN dengan membongkar plang segel dan justru menggantinya dengan pintu gerbang PT KCN bertuliskan Terminal Umum PT KCN.

KCN juga mengklaim bahwa pembangunan dermaga itu adalah Proyek Strategis Nasional, padahal dalam Perpres No.3 Tahun 2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pelabuhan/Dermaga PT KCN tidak termasuk di dalamnya.

Keinginan KTU menguasai KCN terus berlanjut. Pada 29 November 2016, WS selaku Dirut KCN melakukan perjanjian konsesi pengusahaan jasa kepelabuhanan berjangka waktu 70 tahun dengan Kantor Kesayahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V (KSOP V) Marunda. Perjanjian ini berpotensi area wilayah usaha milik KBN di Pier I, II dan III rai, lantaran dikuasai sepenuhnya KCN

Perjanjian ini dinilai ilegal, karena tanpa sepengetahuan KBN, serta tanpa persetujuan Menteri BUMN dan Pemprov DKI selaku pemegang saham KBN. Selain juga tiada Keppres sebagai payung hukumnya.

Sebagai akibat dari perjanjian tersebut, KBN mengalami kerugian materil hampir Rp2 triliun, dan immaterial hampir Rp55,8 triliun. Ini berdasar hasil audit dan analisa kantor akuntan publik Immanuel Johni dan Rekan, No. 00135/SMKT-XI 2017 tanggal 10 November 2017.

LPIPB juga membongkar bahwa PT KCN tidak pernah melaksanakan RKAP dan RUPS sejak 2015 hingga 2019, hingga PT KBN hanya mendapatkan deviden sebesar Rp3,1 milyar sejak 2014.

Terhadap Perjanjian Konsesi ini PT KBN telah melakukan gugatan dan memenangkannya sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 70/Pdt. G/208 /PN.Jkt.Utr, dan diperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 754/Pdt/2018/PT. DKI, dan permohonan Kasasi menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung melalui PN Jakarta Utara.

Dalam rangka upaya hukum dan menyelamatkan uang negara, Dirut PT KBN H.M Sattar Taba telah menempuh berbagai upaya hukum, yakni melaporkan dugaan tindak pidana korupsi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian konsesi PT KCN dengan KSOP V Marunda.

PT KBN juga telah melakukan upaya hukum lain dan dari upaya itu telah menyelamatkan aset negara sekitar Rp4,5 triliun, dan mendapat pembayaran tunai sebesar sekitar Rp600 miliar

Terhadap upaya-upaya penyelamatan aset negara ini, bagi PT KBN dan Direktur Utamanya, Sattar Taba merupakan keberhasilan yang membanggakan, tapi bagi oknum dan Pemilik PT KTU dan PT KCN merupakan bencana, sehingga membuat mereka melampiaskan dendam dengan menyebarkan berbagai isu yang dialamatkan kepada PT KBN dan Direktur, mulai dari isu korupsi, sumbangan dan penyimpangan wewenang. Tentu saja hal itu merupakan upaya pengalihan isu, karena dari berbagai penelusuran isu itu hanya isapan jempol atau kabar bohong.

"Selanjutka kami meminta pemerintah khususnya Presiden Jokowi untuk mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan keuangan dan aset negara, sehingga aset-aset potensial tidak dikuasai swasta seperti KTU dan KCN," papar Monisyah. [ipe]


Komentar

x