Find and Follow Us

Selasa, 10 Desember 2019 | 11:35 WIB

Impor Beras Ketan, Bulog Tak Patuhi Arahan Jokowi

Rabu, 20 November 2019 | 18:27 WIB
Impor Beras Ketan, Bulog Tak Patuhi Arahan Jokowi
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Rencana impor beras ketan oleh Perum Bulog dinilai sebagai langkah yang bertolak belakang dengan perintah Presiden Jokowi.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, permintaan impor menunjukkan bahwa Perum Bulog, dengan pimpinannya Budi Waseso tidak takut dengan ancaman sanksi dari Jokowi.

"Kalau dilakukan impor beras ketan, berani sekali itu Bulog, atau Kemendag, tidak takut dengan acaman akan 'digigit' 'big bos' mereka, Jokowi. Kalau impor dilakukan, benar benar sudah melanggar perintah Presiden Jokowi, dan hanya menghabiskan devisa saja," ujar Uchok kepada wartawan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Menurut Uchok, Bulog harusnya paham, langkah impor ini akan berdampak pada defisit pada neraca perdagangan. Ia mengusulkan agar Presiden Jokowi merealisasikan ancamannya itu. "Gigit dan copot saja (Bulog)," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi mengancam jangan ada pihak yang coba-coba menghalangi dirinya dalam menyelesaikan masalah impor. "Saya sampaikan, pasti saya akan gigit, dengan cara saya," ujar Jokowi beberapa waktu lalu di acara Partai Nasdem.

Uchok melanjutkan, lebih baik anggaran impor ketan yang akan digunakan, diberikan saja kepada petani sebagai subsidi agar menanam padi ketan.
"Kalau subsidi petani kan bisa bikin sejahtera petani kita. Pasokan dalam negeri pun cukup, tapi kalau impor ketan, Bulog hanya bisa sejatera petani negara lain dong," tuturnya.

Terhadap niatan impor ini, Ketua Asosiasi Lumbung Pangan Jawa Timur, Suharno juga menyampaikan protes. Ia menilai rencana impor beras ketan itu tidak masuk akal. Pasalnya, saat ini saja, ketika belum ada impor beras ketan, beras dan gabah di penggilingan padi menumpuk dan tidak bisa dijual.

"Kalau impor jadi, ini akan menyebabkan gairah untuk bertani menjadi loyo, petani tidak akan semangat. Sedangkan impor yang lama saja masih mempengaruhi distribusi beras saat ini," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, seharusnya menjaga stabilitas harga. Jika dilakukan impor beras ketan, maka dinilainya tidak memikirkan produk petani sendiri. "Harusnya petani ditingkatkan lagi untuk bertanam (beras ketan) daripada impor. Konsep itu yang harus di wujudkan untuk swasembada pangan," kata Suharno, di kesempatan terpisah.

Ia berharap ada peningkatan hasil panen dan percepatan tanam pasca kemarau Panjang ini, baik beras biasa maupun beras ketan. "Sehingga panen bisa terjadi 3 kali dalam satu tahun," tuturnya.

Sedangkan Pengamat Ekonomi dari Indef, Berly Martawerdaya mengatakan, biasanya masa panen padi biasa dan padi beras ketan biasanya bulan Januari. Untuk meyakinkan adanya urgensi impor, harus ada data produksi dari (Badan Pusat Statistik) akan hal ini. Adanya impor bisa dipastikan akan menafikan produksi petani di Tanah Air.

"Kalau memang stok beras ketan tersedia sampai ke panen berikutnya ya tidak perlu impor. Apalagi sekitar 3 bulan lagi mau panen, tinggal lihat data BPS apakah sudah tahap membutuhkan atau tidak," jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perum Bulog, Awaludin Iqbal membenarkan ada permohonan impor beras ketan sebanyak 65 ribu ton dari Bulog ke Kementerian Perdagangan. Ia mengatakan, permintaan impor dari Vietnam dan Thailand tersebut adalah karena ada kebutuhan di dalam negeri yang tidak terpenuhi oleh petani di dalam negeri.

Namun ia tidak merinci berapa ton pasokan dalam negeri dalam setahun dan kebutuhan total di dalam negeri. "Kalau data pasokan dalam negeri ada di Kementan, yang pasti ini kan kebutuhan customer yang minta segitu, kategori beras ini kan khusus dan tidak gampang mendapatkannya," ujarnya. [tar]


Komentar

x