Find and Follow Us

Selasa, 10 Desember 2019 | 03:31 WIB

Swasembada Hortikultura

KPPU: Lanjutkan Wajib Tanam Importir Bawang Putih

Jumat, 22 November 2019 | 02:09 WIB
KPPU: Lanjutkan Wajib Tanam Importir Bawang Putih
facebook twitter

INLAHCOM, Jakarta - Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang merubah wajib tanam bagi importir bawang putih, perlu direvisi.

Beleid tersebut dinilai merugikan negara, merusak dunia usaha, dan tidak pro petani. Alhasil, upaya pemerintah untuk berswasembada bawang putih, semakin sulit terealisasi. Wajar apabila muncul usulan agar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mencabut aturan tersebut.

Misalnya, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih menilai, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih harus diberlakukan dengan sehat. Harusnya, wajib tanam itu memang berlaku. Dia pun meminta Menteri Syahrul mengkaji aturan tersebut.

"Tentu itu prinsip dari KPPU apakah menjadi persaingan. Soal kepentingan apakah itu akan swasembada, itu tentunya kementerian teknis yang punya pandangan itu. Kalau kami apakah semua kondusif ke semua pelaku usaha," kata Guntur di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Yang jelas, kata dia, kebijakan pemerintah harus memberikan ruang persaingan yang sehat bagi pelaku usaha. "Apapun itu harus beri ruang persaingan sehat," singkatnya.

Anggota Komisi IV DPR, Darori Wonodipuro berpandangan sama. Dia mengkritik Permentan 39 tahun 2019 sebagai langkah ketidak konsistenan Kementan. Menurutnya, Permentan di era Amran Sulaiman itu, merugikan rugi banyak pihak. Bahkan, menafikan upaya swasembada bawang putih yang digagas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Itu akhirnya yang bertanggungjawab kan menteri yang baru, bukan dia (Amran). Kalau Menjelang akhir masa jabatan membuat peraturan mestinya menteri yang baru. Harus dicabut itu (Permentan)," kata Darori kepada wartawan, Kamis (21/11/2019).

Darori yang berasal dari Partai Gerindra ini menukas, seharusnya wajib tanam tidak dicabut. Pencabutan kebijakan tersebut merugikan. Ia mempertanyakan alasan tidak adanya kewajiban tanam bagi pengusaha yang merugikan negara.

Diusulkan, jika importir boleh impor tanpa wajib tanam, seharusnya diterapkan deposit untuk uang menanam. Uang itu nantinya disimpan di bank untuk jaminan menanam. "Kemarin kita sudah komentari, kalau memang tidak ada kewajiban tanam. Ya, itu perlu ada deposit uang untuk menjadi kalau ada titipan dari importir kalau tidak tanam pemerintah tanam pakai uangnya importir begitu," katanya.

Ia menambahkan, harusnya peraturan dibuat agar negara tidak dirugikan. Usulnya, jika tidak dikenakan wajib tanam, pemerintah bisa menetapkan dana tanam yang wajib disetorkan importir, baik bumn atau swasta. Sehingga jangan kalau sudah impor nanti sama sekali tidak menanam. Dari dana itu, pemerintah memfasilitasi wajib penanaman bawang.

"Nanti siapa yang tanggungjawab. Kalau tidak ada yang nanam siapa yang menjamin? Bisa penipuan itu. Bisa pidana. Kalau tidak menanam itu bisa rusak kedepannya, "tegasnya.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto mengatakan, Permentan 39/2019 lahir dengan berbagai pertimbangan, bukan keputusan sepihak.

Prihasto mengatakan, Permentan mengakomodir kebijakan WTO (World Trade Organization) yang mengatur persyaratan ekspor impor berdasar ketentuan mereka. "Itu kan (menyesuaikan) dari WTO, bukan pertimbangan sepihak dari Kementerian Pertanian, jadi kita tidak boleh mempersyaratkan sesuatu yang diluar WTO," ujarnya.

Prihasto menjelaskan, esensi kewajiban tanam itu tetap ada. Namun, diganti menjadi kemitraan sehingga bukan wajib tanam lagi. Dalam hal ini, Kementan tetap melakukan pengawasan atau kontrol terhadap importir yang sudah mendapat RIPH.

"Jadi misalnya importir dapat RIPH, nanti dia dikasih waktu satu tahun untuk penanaman, tahun berikutnya kita lihat dulu, dia tanam atau tidak, kalau tidak sesuai ya tidak kita berikan lagi RIPH nya," tutur Prihasto.

Ia mengatakan, kebijakan kemitraan importir dan petani ini tetap mengacu pada tujuan utamanya menggenjot produksi produk holtikultura di dalam negeri.

Terkait gaduh Permentan ini, Mentan Syahrul pernah menyampaikan bahwa secara teknis belum melakukan kajian terkait aturan impor bawang putih. Dalam hal ini, kebijakan impor hortikultura bukan hanya menjadi tanggung jawab kementan, melainkan ada wewenang kementerian lain.

Syahrul mengaku akan memaksimalkan kemampuan dalam negeri. Jika memang sangat terbatas, baru peluang impor dibuka. [tar]


Komentar

x