Find and Follow Us

Jumat, 13 Desember 2019 | 17:48 WIB

Kerek EoDB, Yasonna Mudahkan Izin Perusahaan UMK

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 22 November 2019 | 14:40 WIB
Kerek EoDB, Yasonna Mudahkan Izin Perusahaan UMK
Menkumham Yasonna Laoly - (inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menindak lanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Hukum dan HAM akan menyederhanakan business process pendirian badan usaha dan memudahkan legalitas Perusahaan Perseorangan (PP) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

"Kebijakan ini untuk mendorong Ease of Doing Business (EoDB), atau kemudahan berusaha, sehingga dapat memberikan iklim usaha yang ramah (business friendly) bagi investor dan masyarakat," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Dengan demikian ke depan pihaknya akan melakukan beberapa langkah penyederhanaan business process pengesahan badan usaha. Antara lain membuat fasilitas online pendirian badan usaha yang dapat selesai dalam waktu tujuh menit; menggabungkan pemesanan nama dan pengesahan dalam satu step; Menerapkan e-billing, dan tidak lagi memberikan fasilitas pelayanan pembelian voucher secara manual. "Pengumunan Perusahaan dilakukan dalam AHU Online, sehingga memangkas biaya penerbitan," kata dia.

Selain itu, pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Perseorangan (PP), dengan ketentuan, skema pendirian berbentuk pendaftaran; pendiri dapat menyusun sendiri akta pendiriannya;
perusahaan Perseorangan dapat didirikan oleh satu orang; tidak ada ketentuan modal minimum; pemesanan nama dan pengesahan dilakukan dalam 1 (satu) tahap; permohonan pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pemohon; kewenangan terbatas dengan pemisahan tanggung jawab harta kekayaan antara harta usaha dan harta pribadi; tidak dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), atau nol PNBP; usulan pembentukan NPWP dibuat dalam sistem AHU Online; pengumunan Perusahaan dilakukan secara online; menghilangkan ketentuan tentang penggunaan stempel perusahaan.

Kemudian, pemanfaatan kemudahan dan kebijakan nol-biaya ini akan memacu segenap UMK untuk melakukan pendaftaran usaha. Sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi UMK dalam memulai dan mengembangkan usaha guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Kebijakan strategis Kemenkumham tersebut, yang diharapkan akan meningkatkan peringkat Ease of Doing Business Indonesia, selanjutnya akan
dituangkan dalam Omnibus Law," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri membahas peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia. Saat ini Indonesia menduduki peringkat ke 73 dari 190 negara.

Jokowi mengungkapkan, peringkat EoDB cenderung stagnan, bahkan mengalami penurunan dibandingkan 2018. Untuk itu, dia meminta pihak terkait untuk memberi kemudahan. "Kita tahu lima tahun yang lalu peringkat Indonesia adalah di 120, kemudian bisa melompat kita di peringkat 72 di 2018 tapi stagnan dan justru turun tipis di 2019 jadi 73," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019). [ipe]


Komentar

x