Find and Follow Us

Senin, 27 Januari 2020 | 17:27 WIB

Masyarakat Rasakan Manfaat Perhutanan Sosial

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 29 November 2019 | 03:01 WIB
Masyarakat Rasakan Manfaat Perhutanan Sosial
Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aule Dohong - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Aule Dohong menyebut, Festival Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) sebuah wadah komunikasi pelaku perhutanan sosial. Untuk itu dia pun mengapresiasi acara ini.

"Program PeSoNa merupakan sebuah forum komunikasi dan informasi antar pelaku Perhutanan Sosial, pemerintah, swasta, akademisi, tentang menciptakan hutan lestari," kata Aule pada awak media, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dia merinci, hingga 21 Oktober 2019, areal izin Perhutanan Sosial yang telah didistribusikan kepada masyarakat mencapai 3,43 juta ha, dan dikelola oleh 772.789 KK.

Tapi, pemanfaatan kawasan hutan Indonesia melalui Perhutanan Sosial hingga tahun 2019 baru berjalan sebesar 27%. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya jemput bola, dengan bekerjasama lintas institusi seperti pemerintah daerah dan kabupaten, kelompok kerja, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH).

Sebab, pemberian akses kelola hutan bukanlah hasil akhir yang ingin dicapai dalam program Perhutanan Sosial ini. Untuk itu pendampingan pengembangan usaha masyarakat pada areal yang telah memiliki akses kelola dan pembentukan kelompok-kelompok usaha yang disebut dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) penting dilakukan.

Apalagi, pemberian akses keloa Perhutanan Sosial kepada masyarakat, bukanlah tanpa kajian. Program ini diharapkan memberikan manfaat baik bidang ekonomi, sosial dan budaya kepada warga disekitar kawasan.

Di Perhutanan Sosial KLHK percaya pengelola hutan terbaik adalah masyarakat yang berada dekat dengan hutan tersebut. Meski demikian, masyarakat sudah merasakan manfaat atas akses perhutanan sosial, baik dari sisi ekonomi, sosial dan yang lain.

Untuk itu, kedepan LHK akan lebih meninggalkan lagi pemanfaatan hutan sosial. Ketua LMMD Buleleng Bali Made Darsana mencontohkan, dulu masyarakat di hulu Kabupaten Buleleng itu selalu kucing-kucingan dengan Polisi Hutan dari KLHK. Namun setelah ada akses ini tidak ada lagi.

"Konfilk kawasan bisa kami lalui lewat program Perhutanan Sosial ini, di Program Perhutanan Sosial ini, KLHK tidak masuk dengan sistem pemaksaan, namun menggunakan pendekatan dari adat istiadat," ujar dia.

Made menyampaikan bahwa, kondisi hutan Buleleng cukup baik saat ini. Sementara itu dia mengatakan bahwa, konflik antar desa terkait masalah air yang terjadi dimasa lalu, diselesaikan dengan membangun Badan Kerjasama Antar Desa Pengelola Kawasan untuk mengidentifikasi masalah dan menjadi negosiator diantara masyarakat. Bumdes di desa Darsana diakuinya juga mendukung kegiatan pembiayaan dalam hutan di kawasan buleleng.

Desanya, menurut Darsana telah menggabungkan kegiatan Perhutanan Sosial dengan Jasa Lingkungan, dan berhasil menahan laju urbanisasi pemuda dari desanya ke kota.

Desa yang baru membuka enam lokasi air terjun untuk pariwisata ini, telah memberikan penghasilan sekitar dua juta rupiah per bulan bagi anak muda pengelola jasa lingkungan di kawasan tersebut.[jat]

Komentar

x