Find and Follow Us

Sabtu, 14 Desember 2019 | 08:47 WIB

Investor Migas Butuh Kepastian Hukum

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 2 Desember 2019 | 18:54 WIB
Investor Migas Butuh Kepastian Hukum
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberi kelonggaran terkait skema bagi hasil kontrak Blok Migas. Nantinya akan ada dua skema kontrak yakni Gross Split dan Cost Recovery.

Praktisi Migas, Yusak Setiawan mengatakan, hal itu tidak terlalu penting. Menurut Yusak, yang lebih penting adalah kepastian hukum. Namun, payung hukum berupa Undang-Undang Migas tak kunjung rampung.

Sebab, pada akhirnya, setiap penanam modal akan kembali pada kenyataan yakni aturan main ditentukan oleh pemerintah Indonesia selaku wakil dari negara dalam mengelola sumber daya alam.

"Selama perhitungan keekonomian dari blok migas yang ditawarkan masuk akal, artinya penanam modal bisa mendapatkan keuntungan, mereka tidaklah terlalu peduli dengan kontrak bagi hasil mana pun. Yang lebih dikuatirkan oleh penanam modal adalah kepastian hukum dari suatu kontrak tersebut," kata Yusak di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Yusak menuturkan ide untuk menerapkan konsep gross split lantaran penghasilan dari sektor migas yang terus menurun, sebaliknya biaya pengembalian atau cost recovery terus meningkat. Yang kedua adalah debat tidak berkesudahan tentang subyek cost recovery, antara pemerintah dan penanam modal.

Perdebatan panjang cost recovery itu mengenai mana yang bisa dikembalikan, mana biaya yang tidak bisa dikembalikan.

Cost Recovery merupakan pengembalian biaya operasi dalam bisnis hulu migas yang telah di keluarkan oleh penanam modal sebelum minyak dan gas itu ditemukan dan bisa diproduksi secara komersial. Jika tidak di temukan minyak dan gas bumi yang dapat di produksi secara komersial, maka cost recovery tidak bisa dituntut oleh penanam modal, artinya mereka akan merugi.

Sebagai gambaran antara tahun 2009 sampai 2012, kurang lebih Rp 20 triliun dihabiskan oleh sejumlah penanam modal sebagai usaha untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi. "Kerugian ini murni ditanggung oleh pihak penanam modal dan tidak bisa dikembalikan (cost recovery)," ujarnya.

Pertamina ONWJ merupakan perusahaan pertama yang menggunakan kontrak bagi hasil gross. Besaran bagi hasil (split) yang di terima oleh penanam modal (Contractor Split), di definisikan di formula berikut: Contractor Split = Base Split + Variable Split + Progressive Split dimana Base Split adalah 43% untuk minyak dan 48% untuk gas.
"Perlu dipikirkan peninjauan kembali variable split di lihat dari faktor bawah permukaan, yang menurut saya sangat keliru," ujar Yusak. [ipe]


Komentar

x