Find and Follow Us

Senin, 27 Januari 2020 | 17:09 WIB

Kemenkeu Proyeksi Ekonomi RI Naik Kelas Pada 2036

Jumat, 6 Desember 2019 | 11:30 WIB
Kemenkeu Proyeksi Ekonomi RI Naik Kelas Pada 2036
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Denpasar - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, atau middle income trap pada 2036.

Karena salah satunya didorong kekuatan sumber daya manusia (SDM). "Transformasi ekonomi sudah dilakukan untuk membangun fondasi kuat untuk kemajuan ekonomi Indonesia," kata Direktur Pusat Kebijakan Makro Ekonomi Kemenkeu, Hidayat Amir di sela-sela Forum Internasional Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik (AIFED) ke-9 di Nusa Dua, Bali, Jumat (6/12/2019).

Menurut dia, pada 2036, diperkirakan pendapatan rakyat Indonesia mencapai US$12.233 per kapita. Terus melonjak hingga US$23.199 per kapita pada 2045. Sebelum itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan di atas pendapatan menengah pada 2020.

Untuk mencapai itu, pemerintah merancang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu fokus dalam RPJMN itu adalah pembangunan SDM, selain melanjutkan pembangunan infrastruktur, hingga penyederhanaan birokrasi dan regulasi.

Pemerintah mengalokasikan belanja negara dalam APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp2.540,4 triliun. Belanja tersebut beberapa di antaranya untuk SDM yakni untuk pendidikan sebesar Rp505,8 triliun, atau 20% dari total belanja negara dan kesehatan sebesar Rp132,2 triliun, atau 5% dari total belanja negara.

Untuk kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan juga menyiapkan insentif pajak di antaranya untuk riset dan pengembangan kepada SDM atau tenaga kerja oleh dunia usaha (RnD) hingga 300%.

Pemerintah juga menawarkan insentif pajak untuk pendidikan dan pelatihan vokasi serta pnelitian dan pengembangan sebesar 200% dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk vokasi.

Insentif lainnya yakni bagi Wajib Pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau melakukan perluasan usaha berhak mendapatkan pengurangan penghasilan neto sebesar 60%.

Hidayat mengutip data Bappenas yang menyebutkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi besar pada 2045, yakni jumlah populasi yang diperkirakan mencapai 319 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 47% di antaranya diperkirakan berusia produktif, dan 70% di antaranya berpenghasilan menengah.

Hidayat menambahkan, ekonomi Indonesia saat ini, tergolong lebih baik dibandingkan negara lain. Misalnya BRICS atau Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Hal itu ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih stabil dibandingkan negara BRICS, padahal lima tahun lalu, RI disebut masuk kategori lima negara rentan oleh salah satu lembaga internasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, berada di kisaran 5%, mendapat pengakuan lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings yang memberikan peringkat BBB, Moody's (Baa2), dan Standard and Poor's dengan peringkat BBB.

Sedangkan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia oleh Bank Dunia berada di peringkat 73, di atas India (77), Afrika Selatan (82) dan Brazil (109). [tar]

Komentar

x