Find and Follow Us

Selasa, 21 Januari 2020 | 20:58 WIB

Wamenkeu Sebut Tahun Depan, Ekonomi RI Masih Seret

Senin, 9 Desember 2019 | 19:01 WIB
Wamenkeu Sebut Tahun Depan, Ekonomi RI Masih Seret
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara memprediksikan, tahun depan, perekonomian Indonesia masih berat. Karena belum bisa lepas dari gejolak global yang terus berlangsung.

Suahasil mengatakan, meskipun tahun depan akan ada pemilihan umum (Pemilu) di Amerika Serikat (AS), namun diperkirakan tidak akan mengurangi tensi dari ketidakpastian global yang telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. "Tahun depan akan ada Pemilu di AS, pemilihan presiden. Kami rasa siapapun yang menang itu akan tetap membuat Amerika dan China tetap dalam tensi perdagangan," kata Suahasil di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Hal tersebut, kata dia, terjadi karena gejolak yang ada lebih dari sekadar urusan ekonomi, namun terkait pula geopolitik antara kedua negara tersebut yaitu Amerika Serikat memang tidak menginginkan China maju lebih cepat. "Tensi perdagangan itu lebih dari sekedar urusan ekonomi, bacaan ini adalah mengenai geopolitik, di mana AS tidak ingin China maju terlalu cepat karena itu global tension masih akan tetap ada," ujar Suahasil.

Ia berharap, perekonomian Jepang yang sedang cukup kuat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 1,8 persen secara tahunan pada kuartal III-2019 dari kuartal sebelumnya, bisa terus stabil sehingga sektor ekspor Indonesia turut meningkat. "Kita berharap Jepang akan recovery (pulih) tapi tentu ada risikonya. Kalau China masih tetap dalam situasi challenging, Eropa belum akan recovery, Inggris masih akan tetap dalam posisi memastikan bagaimana dia melewati Brexit secara kredibel," kata Suahasil.

Suahasil melanjutkan, gejolak di berbagai negara tersebut menyeret Indonesia ke dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga pemerintah akan terus melakukan reformasi, termasuk pembentukan Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan.

"Omnibus Law untuk handle beberapa UU yang dianggap menghambat investasi. Di dalamnya akan address terkait DNI (Daftar Negatif Investasi), reformasi tenaga kerja, EoDB, special economic zone, dan land akuisisi," kata Suahasil. [tar]

Komentar

x