Find and Follow Us

Kamis, 23 Januari 2020 | 04:22 WIB

Pemerintah Diminta Perbaiki Aturan Penyaluran BBM

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 16 Desember 2019 | 19:08 WIB
Pemerintah Diminta Perbaiki Aturan Penyaluran BBM
(inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Asosiasi Penyalur BBM Indonesia (APBBMI) mengungkapkan, selama bertahun-tahun bisnis penyaluran BBM penuh dengan ketidakpastian. Karena ada dibayangi ancaman hukum.

Padahal peran penyalur BBM cukup vital dalam membantu distribusi BBM hingga sampai ke pelosok wilayah tanah air. Dengan demikian, APBBMI meminta pemerintah melalui ESDM mengimplementasikan aturan main dalam bisnis ini

"Belum ada ketegasan masih terjadi multi tasfir. Aturan katakan agen tidak boleh jualan, praktik di lapangan menuntut peran serta kita amankan distribusi BBM. Butuh ketegasan sehingga di lapangan tidak dibebankan multi tafsir," kata anggota APBBMI, Freddy Sendjojo, Senin (16/12/2019).

Aturan yang dimaksud kata Freddy adalah Peraturan Menteri ESDM No 13 tahun 2018 tentang kegiatan hilir migas. Dalam Permen dikayakan bahwa yang berhak menjual BBM adalah Badan Usaha Niaga Umum, dan Badan Niaga Khusus. Sedang Agen/penyaur tidak boleh.

Tapi fakta di lapangan, Pertamina badan usaha lainnya sebagai Badan Niaga Umum hanya mempunyai atau menjangkau sampai Kabupaten/Kota. Sementara, di Indonesia ada 17 ribu pulau lebih, dan itu lebih banyak dilayani agen/penyalur BBM.

"Sudah terjadi ada proses hukum, ada penangkapan dan pelarangan penjualan. Kita tidak bisa juga salahin aparat langsung mereka menjalankan tugas, makanya kuncinya di aturan mainnya," kata dia.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Saadiah Uluputty menyayangkan adanya aturan multi tafsir yang bisa langsung berdampak ke masyarakat. Pasalnya jika tidak ada penyalur di daerah maka masyarakat juga terancam tidak akan mendapatkan pasokan BBM.

"Daerah terpencil seperti Indonesia Timur, daerah saya misalnya terdampak jika aturan teknisnya tidak sesuai Undang Undang. Semua aturan ujungnya masyarakat, semua payung hukum harus melindungi. Tidak boleh aturan itu multi tafsir," kata dia. [ipe]


Komentar

x