Find and Follow Us

Senin, 27 Januari 2020 | 15:52 WIB

Surat KPK Bela Geo Dipa Ancam Investasi Masuk

Kamis, 9 Januari 2020 | 11:40 WIB
Surat KPK Bela Geo Dipa Ancam Investasi Masuk
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Masih terkait sengkarut bisnis antara PT Geo Dipa Energi dengan PT Bumi Gas Energi (BGE). Beberapa waktu lalu, terkuak adanya surat KPK No B/ 6004/LIT. 04/10-15/09/2017 tanggak 19 September 2017. Ini bisa menjadi tembok besar bagi upaya masuknya investasi ke tanah air.

Ekonom Achmad Deni Daruri, mempertanyakan adanya surat dari KPK yang berisi tanggapan terhadap permohonan bantuan klarifikasi ke PT Bank HSBC Indonesia, terkait transaksi keuangan PT Bumi Gas Energi dan Honest Group Holdings Limited.

"Kalau surat itu benar adanya, berarti KPK sudah menjadi lembaga pelindung perusahaan yang sedang berperkara hukum di Indonesia," papar Deni di Jakafrta, Rabu (8/1/2020).

Selain itu, Deni mendorong agar kewenangan dan hak BGE segera dipulihkan. Karena, BGE sebagai perusahaan swasta nasional yang memenangkan beauty contest dan mendapatkan kontrak proyek PLTP Dieng dan Patuha yang berskema BOT (Build, Operate, Transfer). "Artinya, BGE adalah investor, kontraktor sekaligus pengelola PLTP Dieng dan Patuha. Di mana, proyek ini tidak didanai APBN ataupun APBD," papar Deni.

Terkait sengketa hukum dari keduanya, kata Deni, PN Jakarta Selatan telah memenangkan BGE pada 17 Oktober 2018. "Adanya perkembangan hukum dari keduanya, seharusnya cepat dieksekusi. Kalau tidak segera, dikhawatirkan bisa menggerus kepercayaan investor. Padahal, era Presiden Joko Widodo sangat menginginkan investasi masuk," ungkap Deni.

Dirinya juga mendorong Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan atensi terhadap sengkarut di PLTP Dieng dan Patuha. Perlu terobosan guna melahirkan keputusan yang win-win solution antara Geo Dipa dan BGE. "Selain itu, perlu regenerasi di tubuh BOD Geo Dipa. Sudah terlalu lama mereka berkuasa,

Pandangan senada pernaqh disampaikan Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyono. Dirinya mendesak agar masalah ini diusut. Perlu ada transparansi dari KPK karena banyak kejanggalan menyangkut tupoksi KPK sebagai lembaga anti rasuah.

"Dugaan kejanggalan pertama yakni ada conflict of interest antara Deputy Bidang Pencegahan KPK yang mantan pejabat di BPKP dengan Komisaris Geo Dipa, Ahmad Sanusi yang Juga berasal dari BPKP," kata Arifin.

Kejanggalan kedua, kata dia, penasehat hukum yang digunakan perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan panas bumi (Geo Dipa Energi) adalah Chandra Hamzah yang mantan pimpinan KPK.

Ditegaskan Arifin, bukan domain KPK untuk mengecek rekening PT Bumi Gas di HSBC Hongkong pada 2005. Apalagi, kalau PT Bumi Gas Energi tidak punya dana dan rekening HSBC Hongkong. Yang mana informasinya didapat dari HSBC Indonesia.

Untuk itu, menurut dia pengecekan rekening di HSBC Indonesia oleh KPK merupakan salah tempat, karena HSBC Indonesia tidak ada sangkut paut dengan HSBC Hongkong. Di mana rekening PT BUMI Gas Energi terdaftar. "Karena HSBC Indonesia tidak Ada hubungan secara hukum dengan HSBC yang di Hongkong," tegasnya.

Masih kata Arifin, surat KPK yang diduga menyalahi aturan itu, bisa saja digunakan Geo Dipa sebagai alat bukti di Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI). Sesuai aturan dan prosedur, lembaga yang punya hak dan kemampuan untuk membuka rekening bank demi keperluan due diligence Geo Dipa terhadap rekening PT Bumi Gas adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Indonesia (BI).

"Apalagi dalam kasus sengketa bisnis PT Geo Dipa dan PT Bumi Gas Energi itu tidak ada unsur kerugian negara. Sebab murni bisnis secara Bussines to Business murni antar korporasi," imbuh Arifin.

Karena itu, Arifin menegaskan, KAKI akan melaporkan ihwal ini ke Komisioner KPK dan Badan Etik KPK. Diharapkan, pimpinan dan lembaga etik KPK segera mengungkap kasus ini.

Mengingatkan saja, Geo Dipa dan BGE memutuskan untuk bekerja sama menggarap PLTP Dieng (Jawa Tengah) dan Patuha (Jawa Barat), sesuai kontrak No KTR.001/GDE/11/2005 pada 1 Februari 2005, Dalam perjalanannya, Geo Dipa melaporkan BGE gagal melakukan kewajiban sesuai kontrak yang berakibat PLTP Dieng dan Patuha terbengkalai.

Proyek PLTP Dieng Patuha tidak berjalan akibat GDE yang menyatakan telah memiliki izin Concession Right/ WKP & IUP ataupun Kontrak Operasi Bersama/KOB dengan Pertamina, faktanya sampai hari ini, tidak ada sama sekali.

Izin Pengusahaan Panasbumi yang berupa WKP & IUP ataupun KOB dengan Pertamina adalah syarat mutlak yang harus dimiliki GDE sebagaimana diwajibkan oleh UU Panasbumi No.27/2003.

Akhirnya terjadi dispute bahwa GDE menyatakan BGE tidak dapat membangun PLTP Dieng Patuha, yang semestinya, bukan BGE yang wanprestasi tetapi PT. GDE yang sudah wanprestasi duluan. [ipe]

Komentar

x