Find and Follow Us

Senin, 27 Januari 2020 | 22:46 WIB

Aturan Baru Bea Masuk Impor Berlaku 30 Januari

Senin, 13 Januari 2020 | 19:04 WIB
Aturan Baru Bea Masuk Impor Berlaku 30 Januari
Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menetapkan nilai pembebasan bea masuk barang impor e-commerce dari sebelumnya 75 dolar AS menjadi 3 dolar AS per kiriman mulai 30 Januari 2020.

"Meski bea masuk barang kiriman dikenakan tarif tunggal, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap masukan perajin dan produsen," kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) diberlakukan normal.

Pemerintah merasionalisasi tarif dari semula berkisar berkisar 27,5-37,5 persen (bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, dan PPh 10 persen dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP menjadi sekitar 17,5 persen (bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 0 persen).

Sebelum ada aturan baru itu, perajin dan produsen dalam negeri mengeluhkan produk mereka tidak laku di pasar karena membanjirnya produk impor.

Kondisi itu, kata dia, mengakibatkan sentra pengrajin tas, produk garmen dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk-produk China.

Melihat dampak yang disebabkan dari menjamurnya produk-produk tersebut, pemerintah telah menetapkan tarif bea masuk normal untuk komoditi tas, sepatu, dan garmen.

Besaran untuk produk tas yakni mencapai 15-20 persen, sepatu mencapai 25-30 persen dan 15-25 persen untuk produk tekstil dengan PPN sebesar 10 persen, dan PPh sebesar 7,5 hingga 10 persen.

"Penetapan tarif normal ini demi menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan antara produk dalam negeri yang mayoritas berasal dari industri kecil menengah dan dikenakan pajak dengan produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum," katanya.

Ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019.

Dalam kesempatan itu, Syarif mengimbau perusahaan jasa titipan untuk menaati aturan tersebut dengan tidak melakukan modus pelanggaran.

Pelanggaran itu antara lain memecah barang kiriman atau memberitahukan harga di bawah nilai transaksi.

"Kami harap dengan adanya aturan baru ini, fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman dapat benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan pribadi dan mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan produk dalam negeri," ucapnya.[tar]

Komentar

x