news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri segera melacak dan menelusuri sumber kekayaan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.Sebab, Sambo mengemban jabatan tinggi di institusi Polri seperti Kadiv Propam dan Kassatgasus yang berkaitan dengan sejumlah kasus bernilai ekonomis tinggi."Mestinya Irwasum Mabes Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk memeriksa harta kekayaannya, karena apapun ternyata punya rumah pribadi di jalan Saguling, juga punya rumah di Magelang ini yang harus dilacak sumber keuangannya. Walaupun kita tak boleh menuduh, tapi (Irwasum) harus ditanyakan itu sekalian untuk itu sisi itu yang bisa dilakukan sekarang ini," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada Inilah.com, Minggu (7/8/2022).Dia menyebut, sebagai pejabat tinggi Polri, semestinya Ferdy Sambo dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang diperoleh, terutama menepis kecurigaan publik karena tak memenuhi kewajiban Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).Sehingga, lanjut dia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus lebih memberi penetrasi kepada anak buahnya agar tertib melaporkan LHKPN."Maka setelah kejadian ini semua, Kapolri harus menginstruksikan kepada jajarannya untuk taat melaporkan harta kekayaan, apapun isinya. Soal nanti kurang atau lebih atau ada yang disembunyikan, setidaknya laporan lah. Sehingga bisa dilacak dan dipantau oleh publik bahwa dia digaji oleh negara dan melakukan pekerjaan benar dan uangnya yang diperolehnya dengan bener juga," tambahnya.Kemudian, Boyamin menjelaskan, tren pelaporan LHKPN di kalangan perwira tinggi Polri relatif tidak tertib. Bahkan, sebagian Pati Polri masih nihil melaporkan LHKPN.Untuk itu, para perwira tinggi Polri tak memberikan contoh baik dalam kepatuhan dalam melaporkan harta kekayaannya."Nampak memang kepatuhan untuk melaporkan harta kekayaan kepada LHKPN perwira tinggi Polri banyak yang belum patuh. Beberapa sebagian belum patuh dengan tidak melaporkan. Termasuk Ferdy Sambo itu yang kita sangat prihatin dan kecewa karena bagaimana mungkin kepala divisi propam yang harus mencontohkan hal yang baik patuh terhadap undang-undang, aturan lainnya, termasuk aturan melaporkan harta kekayaan, malah tidak melaporkan," sebutnya.Pun demikian, masyarakat mestinya dapat memantau dan mengontrol laju dana yang keluar maupun masuk ke kantong Ferdy Sambo."Dan ini bisa dikontrol oleh masyarakat. Nah ini yang harus dilakukan untuk ke depan. Sisi lain bisa aja sekarang, urusannya Ferdy Sambo itu diduga melanggar kode etik sekalian," pungkasnya.<h2>KPK Aktif Lacak Harta Sambo</h2>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga diminta untuk terjun aktif dalam melacak dan menelusuri sumber keuangan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. Sebab, KPK masih menunggu Sambo untuk melengkapi sejumlah item LHKPN yang sempat diajukan Sambo."Mestinya KPK juga sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap LHKPN untuk rajin-rajin melaporkan kepada atasan (institusi) untuk orang yang tidak mau melaporkan harta kekayaan. Beberapa hal juga kalau perlu melacak harta kekayaan orang yang diduga tidak melaporkan LHKPN, jadi boleh KPK aktif melakukan pelacakan harta kekayaan pejabat-pejabat publik," pungkasnya.

Irwasum Polri Diharap Berani Lacak Sumber Kekayaan Ferdy Sambo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis (NAB).Nur Afifah bersama <a href="https://www.inilah.com/tag/bupati-penajam-paser-utara">Bupati Penajam Paser Utara</a>, Abdul Gafur Mas’ud dan empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka suap proyek dan perizinan.Nur Afifah ditetapkan tersangka lantaran diduga membantu Abdul Gafur menyimpan uang suap yang diterima orang nomor satu di Penajam Paser Utara itu. Abdul Gafur sendiri merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.Diberitakan, berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Nur Afifah Balqis berperan menyimpan uang suap yang diterima Abdul Gafur Mas'ud."Tersangka AGM diduga bersama tersangka NAB, menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan didalam rekening bank milik tersangka NAB yang berikutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka AGM," kata Alex saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, KPK.<h4>Sosok Nur Afifah Balqis</h4>Nur Afifah Balqis diketahui merupakan Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan.Artinya, di Partai Demokrat, Nur Afifah Balqis merupakan anak buah Abdul Gafur lantaran Abdul Gafur menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.Kedekatan Abdul Gafur dan Nur Afifah juga terlihat di akun Instagram Nur Afifah Balgis, @nafgis_Pada 20 Desember lalu, Nur Afifah mengunggah foto saat bersama Abdul Gafur.Keduanya berpose di sebuah mobil BMW berpelat nomor B 215 NAH.<img class="size-full wp-image-22270" src="https://c.inilah.com/2022/01/0115_045946_a610_inilah.com_.jpg" alt="Nur Afifah Balqis - inilah.com" width="700" height="393" />Nur Afifah diketahui baru berusia 24 tahun.Hal itu terungkap dari postingannya sekira 5 bulan lalu, dimana ia mengunggah kue ulang tahun yang bertuliskan Selamat Ulang Tahun Bendahara Umum DPC Demokrat ke-24. Pada unggahannya terdapat sejumlah kegiatannya di kantor Partai Demokrat.Selebihnya, tak banyak informasi tentang Nur Afifah Balqis.<h4>Kronologi Bupati Penajam Paser Utara Terjaring OTT</h4>Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud ditangkap KPK di sebuah mal di Jakarta Selatan, dalam giat operasi tangkap tangan (OTT).Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata membeberkan kronologi penangkapan kader Partai Demokrat tersebut, yang terjadi pada Rabu (12/1/2022) malam.Kata Alex, penangkapan itu bermula saat KPK mendapat informasi dari masyarakat soal adanya dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara terkait proyek dan izin usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara.Atas laporan tersebut, tim dari KPK bergerak dan berpencar ke sejumlah lokasi di Jakarta dan Kalimantan Timur.Kala itu, KPK mengetahui Abdul diduga telah mengirimkan orang kepercayaannya bernama Nis Puhadi alias Ipuh di sekitaran Pelabuhan Semayang, Balikpapan.Nis diduga mau mengambil uang yang sudah dikumpulkan dari beberapa kontraktor untuk pengadaan barang dan jasa."Nis Puhadi sebagai salah satu orang kepercayaannya melakukan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor, melalui MI (Plt Sekda Penajam Paser Utara Muliadi), JM (Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Penajam Paser Utara Jusman), dan staf di Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara," ujar Alex.Adapun uang yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp950 juta dalam bentuk tunai.Uang itu langsung dibawa ke rumah Abdul Gafur yang ada di Jakarta Barat setelah sampai ke tangan dari Nis Puhadi.Setibanya di Jakarta, Nis Puhadi disambut dengan orang kepercayaan Abdul Gafur lainnya, yakni Rizky untuk mengantarkan menuju rumah Abdul Gafur.Setelah itu, Abdul mengajak Nis dan Bendahara Umum Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Balikpapan NAB ke salah satu mall di Jakarta dengan membawa uang yang dimaksud.Atas perintah Abdul Gafur, Nur Afifah bahkan sempat menambahkan yang Rp50 juta agar nominalnya genap Rp1 miliar."Sehingga uang terkumpul sejumlah Rp1 Miliar dan dimasukkan ke dalam tas koper yang sudah disiapkan oleh NAB (Nur Afifah Balqis)," tutur Alex.Kendati demikian, Alex tidak memerinci alasan ketiganya dalam membawa uang sebesar Rp1 miliar ke sebuah mall di Jakarta.Sebelum bergegas meninggalkan mall, tepatnya berada di lobby, tim dari KPK yang bergerak di Jakarta langsung menangkap mereka.Dalam penangkapan ini, KPK juga menemukan uang Rp447 juta di rekening milik Nur Afifa Balqis.Uang tersebut juga diduga milik Abdul dari beberapa rekanan.Bersamaan dengan itu, Tim KPK juga turut mengamankan beberapa pihak di Jakarta, yaitu Muliadi, Welly, dan Achmad Zuhdi. Sedangkan tim KPK yang berada diwilayah Kalimantan Timur mengamankan Supriadi, Asdar, Jusman dan Edi Hasmoro.

Inilah Sosok Tersangka Nur Afifah Balqis Bendum DPC Demokrat Kaltim

Nama Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ramai diperbincangkan publik menyusul adanya pemberitaan media, politikus Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Mesti demikian hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari pihak KPK mengenai status Azis Syamsuddin.  Sebelumnya, nama Azis Syamsuddin muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Disebutkan Azis meminta tolong kepada Robin untuk mengurus kasus yang melibatkannya dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah. Publik bertanya-tanya di mana Azis Syamsuddin, pasalnya belakangan ini jarang muncul di hadapan publik? Penelusuran Inilah.com dalam akun Twitter-nya @aziz_syamsuddin, terakhir kali membuat postingan pada 6 April 2020 lalu. Dia mengajak publik memanfaatkan kekayaan alam di bidang kelautan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ramai Disebut, Begini Postingan Terakhir Azis Syamsuddin

Novel Baswedan bersama 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya resmi dipecat pada Kamis (30/9/2021).  Walau tak lagi bekerja di lembaga anti korupsi, karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sehingga tidak dapat diangkat menjadi ASN KPK, tetapi Novel Cs berhenti dengan meninggalkan legasi yang baik."Kemarin saya dan kawan-kawan resmi berhenti dengan hormat dari KPK," kata Novel dikutip dari akun Twitternya @nazaqistsha, dikutip Jumat (1/10/2021). Warisan baik itu mulai dari berbagai prestasi penindakan pemberantasan korupsi, pencegahan, manajemen sumber daya dan tak berbuat tercela atau melakukan pelanggaran etik.  "Kami keluar dengan kepala tegak karena menjaga integritas," tulis Novel.  Novel mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat atas penghargaan, penghormatan, perhatian dan dukungan.Baginya pemecatan bukan tanda akhir dari segalanya. Perjuangan belum berakhir. Pemberantasan korupsi harus terus diperjuangkan dan pejabat korup tidak boleh dimaklumi.

Novel Baswedan Cs Keluar Dengan Kepala Tegak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan. Setelah menjalani pemeriksaan, komisi antirasuah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Kasusnya, dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2021 sampai 2022."Ditetapkan setelah dilakukan berbagai bahan keterangan dugaan tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/9/2021). Ketiga orang yang dijadikan tersangka itu yakni pelaksana tugas (Plt) Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Maliki, dan dua pihak swasta Marhaini, serta Fachriadi. Lembaga Antikorupsi menyita uang Rp345 juta dari tangkap tangan itu. Sejumlah dokumen terkait perkara juga disita oleh penyidik. Mereka semua langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya ditahan selama 20 hari terlebih dahulu."Mulai tanggal 16 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021," tutur Alex. Maliki ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara itu, Marhaini ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih."Fachriadi ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1," ujar Alex. Sebelum ditahan mereka semua akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi mandiri dilaksanakan di rutan masing-masing. Mahriadi dan Fachriadi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 KUHP. Sementara itu, Maliku disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar KPK

KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 Papua

Berkas Lengkap, Tiga Tersangka Penyuap Kabasarnas Segera Disidang

KPK Cecar Sekretaris Barenbang Soal Mekanisme Lelang Proyek Sistem Proteksi Kemenaker

KPK Hakulyakin Karen Agustiawan Terlibat Korupsi LNG Pertamina

Beri Izin Perwira TNI Bertemu Tahanan di Ruang Kerja, Wakil Ketua KPK Mengaku Tertekan

Wakil Ketua KPK Pasrah Bila Diminta Mundur Imbas Beri Izin Perwira TNI Jenguk Tahanan

Ambil Sikap Berbeda, Anggota Dewas Albertina Ho Yakin Johanis Tanak Langgar Etik

Merasa Sebagai Gubernur "Clean and Clear", Lukas Enembe Minta Dibebaskan dari Dakwaan KPK

Wakil Ketua KPK Lolos Jerat Etik Berkomunikasi dengan Pihak Berperkara

KPK Sinyalir Suami Maia Estianty Beri Uang ke Eks Bea Cukai Yogyakarta

Sejumlah Kendaraan Mewah Andi Pramono Disita KPK, Salah satunya Mobil "Mr Bean"

Sempat Mangkir, Sekretaris Barenbang Kemenaker Kembali Diperiksa Tim Penyidik KPK

Suami Maia Estianti Jelaskan Hubungannya dengan Tersangka Korupsi KPK

Karen Agustiawan, Dilepas MA Kini Terjerat KPK

INFOGRAFIS: Tuduhan KPK Vs Sangkalan Karen Agustiawan di Kasus LNG Pertamina

KPK Lanjutkan Pemeriksaan Windy Idol di Kasus dugaan Suap Perkara MA

Karo Humas MA Sobandi Jalani Pemeriksaan Intensif KPK

Suami Maia Estianty Diperiksa Tim Penyidik KPK di Kasus Eks Bea Cukai Yogyakarta

Karen: Pengadaan LNG Aksi Korporasi Pertamina Berdasarkan Inpres 2010

KPK Resmi Tahan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Kasus Korupsi LNG

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA